Connect with us

Headline

Empat Perkara Pidana Disetop di Tahap Penuntutan

-

MAKASSAR, BKM — Jaksa Penuntut Umum (JPU) bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) menghentikan empat perkara tindak pidana di tahap penuntutan melalui proses restorative justice (RJ), atau melalui proses penghentian perkara tanpa melalui proses persidangan dengan cara didamaikan.
Keempat perkara yang disetop itu, yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan tersangka M Syaiful Yasin yang dihentikan oleh JPU Kejari Makassar. Perkara tindak pidana penghinaan dengan tersangka Nurafni, perkaranya dihentikan oleh JPU Kejari Jeneponto.

Tindak pidana penganiayaan dengan tersangka Kaspita Binti Hasan dan Suniarti Binti Hasan, perkaranya dihentikan oleh JPU Kejari Jeneponto. Perkara tindak pidana KDRT dengan tersangka Abidin Nur Bin Langsang, perkaranya dihentikan oleh JPU Kejari Bone.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Idil, mengatakan bahwa penghentian perkara di tahap penuntutan tersebut merupakan langkah kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

“Seperti perkara yang tersangkanya baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pasal yang disangkakan, tindak pidananya tidak lebih dari 5 tahun,” ujar Idil, Kamis (27/1).
Idil menuturkan, jaksa dalam hal ini hanya sebagai fasilitator mencoba mendamaikan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak. Pertemuan tersebut juga mesti disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat, sehingga korban tidak merasa keberatan lagi dan sudah memaafkan pelaku.
Langkah tersebut sesuai arah kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan di luar persidangan, tanpa proses persidangan yang berbelit-belit dan berkepanjangan yang akhirnya hanya membebankan pendanaan dan waktu, serta aparat yang menjaga narapidana yang sebenarnya tidak sebanding dengan perbuatan tersangka. Dengan didasari penerbitan Surat ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), berdasarkan keadilan restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
“Sebelum diberikan SKP2, kepada tersangkanya harus dilakukan perdamaian oleh kepala Kejaksaan Negeri, baik terhadap korban, keluarga korban yang disaksikan oleh tokoh masyarakat maupun dari penyidik kepolisian,” kata Idil. (mat)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini