Connect with us

Headline

Kecil Peluang ASS Didampingi Wagub

Luhur: Tergantung Tendensi dan Kepentingan Gubernur Definitif

-

MAKASSAR, BKM — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) sebentar lagi akan mendapat surat keputusan (SK) sebagai gubernur definitif, yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Sulsel. Langkah berikutnya adalah ASS akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Kemendagri sebagai pengganti Prof Dr Nurdin Abdullah yang tersandung kasus hukum.
Lantas, apakah ASS akan menjalankan pemerintahannya hingga masa periodenya berahir didampingi wakil gubernur (wagub) atau tidak? Informasi yang berkembang di gedung DPRD Sulsel, peluang ASS didampingi wagub tetap ada, meski kecil.

Selain karena waktu yang kasip, juga lantaran tiga partai pengusung, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Amanat Nasional (PAN) sulit solid dalam mengajukan satu hingga dua nama sebagai calon wagub Sulsel.
Pengamat politik dari Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto, mengemukakan bahwa proses politik pengisian jabatan wagub ada limitasi waktunya, yakni minimal 18 bulan sisa masa jabatan. “Proses politik seperti ini bisa cepat, tapi bisa juga lambat. Tergantung tendensi dan kepentingan gubernur definitif dan kekuatan politik pendukungnya,” ujar Luhur, Jumat (28/1).

Menurutnya, secara administratif, pengisian jabatan wagub bisa bermanfaat untuk memimpin akselerasi program, dengan asumsi bahwa wagub bekerja top-perform dalam menjalankan tugas. Tetapi secara politik, bisa juga sebaliknya dan wagub tidak berperan optimal.
“Fenomena sekarang ini, dengan keberadaan wakil kepala daerah pun tidak banyak yang mampu mencegah kepala daerah bekerja dengan pola one man show. Banyak pemimpin yang sukses membagi peran dalam merebut kekuasaan, tetapi enggan membagi peran dan jabatan setelah berkuasa,” jelasnya.
Hal sama disampaikan pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad. Menurutnya, kondisi ini dikhawatirkan karena partai politik pengusung saling sandera, padahal sebaiknya menyatu dengan bargaining saling menguntungkan hadapi 2024. “Justru kalau sampai Maret masih kosong bakal berakhir tanpa pendamping. Jadi partai pengusung baiknya membangun komunikasi politik untuk menyepakati calon pendamping gubernur,” terang Firdaus Muhammad.
Hal berbeda dilontarkan pengamat politik dari Unhas Dr Ali Armunanto. Ia mengungkapkan bahwa jika pihak partai pengusung tidak menemukan kata sepakat, hal itu akan merugikan bagi partai pengusung sendiri. “Kalau melihat indikasi yang ada, saya rasa partai-partai akan segera mengusulkan wakil gubernur sehingga tidak akan terjadi kekosongan jabatan dalam waktu yang lama,” ucap Ali Armunanto. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini