MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto membeberkan rencana pembangunan jalan tol baru di Makassar. Infrastruktur tersebut masuk dalam skema rencana tata ruang dan tata wilayah Pemerintah Kota Makassar.
Danny menjelaskan, jalan tol tersebut akan dibangun dengan rute mulai AP Petta Rani-Sultan Alauddin, lanjut ke pinggiran Sungai Jeneberang hingga ke pantai. Alasan menggunakan jalur sepanjang Sungai Jeneberang agar tidak ada pembebasan lahan lagi.
Jalur tol juga dibangun mengikuti alur pesisir panjang. Nantinya, jalan tol tersebut juga akan dikoneksikan dengan jalan layang di atas laut hingga masuk ke Centrepoint of Indonesia (CoI). Dari CoI, rencana akan dibangun lagi jembatan menuju ke Pelabuhan Soekarno-Hatta.
“Jadi diupayakan tidak ada pembebasan lahan. Tanah yang dilewati adalah tanah negara. Lewat pinggir sungai, lewat laut, di atas jalan raya,” jelas Danny.
Megaproyek ini panjangnya diperkirakan 24 km. Estimasi anggaran yang dibutuhkan cukup besar berkisar Rp12 miliar hingga Rp15 miliar. Skema pembangunan jalan tol tersebut murni investasi, alias tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun sebelum ditawarkan ke investor, Danny mengatakan rencana ini akan dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. “Kita mencoba mengundang investor tanpa uang negara. Sebelum ditawarkan ke investor, kita persiapkan dulu secara matang. Soal regulasinya. Kan sebenarnya juga sudah ada di tata ruang lama. Cuma kita ubah sedikit supaya lebih bisa terkoneksi di mana-mana,” jelas Danny. Terkait rencana Danny tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan menganggap bahwa semua pemerintah sudah mestinya berkontribusi terhadap perkembangan wilayah. Tidak pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi.
“Melalui mana untuk bisa ke CoI? Oh iya, itu ada jalan Inspeksi Jeneberang tembus ke Somba Opu. Pada intinya sepanjang itu bisa mengurai kemacetan, terutama yang masuk Gowa-Makassar,” terang Kepala Bappeda Sulsel Andi Darmawan Bintang, kemarin.
Ia menambahkan, bahwa untuk pemamfaatan jalan bisa melakukan koordidasi dengan pemerintah pusat.
“Saling koordinasi saja pemerintah pusat, karena ini Sempadan. Sempadan garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai. Prinsipnya adalah tidak ada pemerintah pusat, tidak ada pemerintah provinsi, semua saling mendukung. Kalau yang punya kewenangan kasih izin dan sudah minta izin yang oleh punya kewenangan teruatama, saya rasa bisa saja dilaksanaka oleh wali kota,” jelas Andi Darmawan Bintang. (rhm-jun)
