MAKASSAR, BKM — Sedikitnya 100-an mantan ketua RT/RW di Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Makassar di Jalan Ahmad Yani, Senin (21/3). Mereka memprotes penunjukan penjabat (pj) ketua RT/RW yang baru saja dilakukan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.
Menggunakan mobil tronton dan pengeras suara, mereka secara bergantian melakukan orasi di depan pintu masuk kantor pemerintah itu.
Erma Suryani Mapparessa, mantan
ketua RW 01 Mannuruki, Kecamatan Tamalate secara tegas menolak penunjukan pj ketua RT/RW.
“Saya orang yang dilengserkan. Di antara kelurahan yang ada di Manuruki, selama ini, RW 01 yang terbaik. (Penunjukan Pj RT/RW) ini sarat politik,” katanya berapi-api.
Diapun menuntut agar pj ketua RT/RW yang ada saat ini diberhentikan dan Pemkot Makassar segera menggelar pemilihan ketua RT/RW definitif.
Dia mengaku selama menjabat sebagai ketua RW banyak berkorban. Khususnya dalam menyukseskan program Makassar Recover. Seharusnya hal itu dipertimbangkan.
“Saya tuntut agar pj diberhentikan. Segera lakukan pemilihan ketua RT/RW dalam waktu secepatnya. Ini kelihatan sekali (politik). Segera lakukan pemilihan langsung,” tuntutnya.
Pendemo lainnya, St Halimah menekankan pemilihan RT/RW seharusnya dilakukan secara musyawarah. Bukan dengan penunjukan. Karena yang tahu kondisi di wilayah masing-masing adalah warga.
“Kami mau agar pemilihan dilaksanakan demokratis secara musyawarah untuk mufakat. Kami tidak terima tunjuk menunjuk karena ini bukan prasmanan. Demokrasi harus diperjuangkan,” cetus Halimah.
Nuraeni dari Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang, dalam pernyataannya mengatakan, dirinya mendukung Wali Kota Danny Pomanto.
Namun dia menolak kebijakan yang dikeluarkan.
Dia mempertanyakan apa indikator sehingga Kedua RT/RW sebelumnya diganti. Apalagi masa tugas mereka sebenarnya baru berakhir hingga 23 Maret.
“Bukan tidak mendukung Pak Dani, tapi menolak kebijakannya. Kenapa kita mau diganti. Tolong Pak Danny jangan bikin gaduh di Makassar,” tegasnya.
Selama hampir satu jam mereka berorasi depan kantor Balai Kota. Selanjutnya sebanyak 10 perwakilan pendemo diterima oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Sekretaris Kesbangpol Dr Hary.
Sempat terjadi adu mulut antarpendemo dan Satpol PP. Namun bisa diatasi.
Saat dilakukan pertemuan, para perwakilan pengunjuk rasa merasa kecewa karena tidak ada kepastian kapan pj ketua RT/RW diganti dan secepatnya dilakukan pemilu raya. Mereka pun bergeser ke DPRD Kota Makassar untuk menggelar aksi serupa.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Makassar, Harun Rani kepada wartawan menerangkan, pihaknya sudah menerima keluhan dan tuntutan para pendemo.
“Yang sangat krusial bagi kami, mereka menuntut penetapan tanggal pemilu raya RT/RW,” ungkap Harun.
Di hadapan perwakilan pendemo, kata Harun, pihaknya sudah menerangkan jika draft aturan terkait pemilu raya sementara berproses. Salah satunya terkait perwali-nya.
Dia mengaku belum bisa menerangkan lebih jauh kapan waktunya, sebelum perwali pemilu raya tersebut selesai. Untuk menyusun suatu perwali, ada tahapan yang harus dilakukan. Termasuk mengajukannya ke Pemprov Sulsel.
“Kami nanti akan sampaikan setelah rampung perwali tentang pemilu raya.
Draftnya sudah ada, karena pasti akan kita konsultasikan ke tim ahli, Bagian Hukum, dan itu sampai di provinsi,” tambahnya.
Dia meminta kesabaran para mantan ketua RT/RW yang melakukan aksi unjuk rasa. Termasuk tuntutan mereka yang menolak penunjukan pj ketua RT/RW dan diganti.
“Tidak bisa. Ini kan sudah ditandatangani Pak Wali. Kami mohon kesabaran teman-teman, yang tidak terpilih jadi pj masih ada kesempatan di pemilu raya. Kalau Anda baik, Anda berguna bagi masyarakat dan peduli kepada masyarakat, jangan ragu pasti dipilih lagi,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan tidak apa-apa mereka melakukan aksi unjuk rasa. Yang jelas dilakukan secara damai.
“Tidak apa-apa. Cocokmi tawwa. Orang curhat, mesti demo yang penting damai. Tidak masalah. Silakan,” jelas Danny.
Dia menegaskan, soal penunjukan pj ketua RT/RW, semuanya lewat mekanisme dan aturan. Selain itu, dari sekitar 6.000-an RT/RW yang ada, sebenarnya hanya puluhan yang menyatakan keberatannya.
“Masak kita mau ikut yang puluhan. Saya jelasnya, penunjukan pj ketua RT/RW itu sudah sesuai aturan. Memangnya kita ini pemerintah suka melanggar pemerintah sendiri. Kita yang bikin, mana yang lebih tahu dia atau saya. Masak kita yang bikin untuk dilanggar. Tidak mungkinlah. Jangan membawa RT/RW ini politik,” tegas Danny.
Pemilu Raya
DPRD Kota Makassar sepakat mendorong pemkot untuk segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pemilu raya. “Jadi hasil diskusi kami bersama perwakilan RT/RW di Makassar, dewan akan komunikasikan hal tersebut ke Pak Wali untuk bagaimana melaksanakan pemilu raya. Karena itu wajib hukumnya dilaksanakan,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Makassar Abd Wahab Tahir di Ruang Banggar DPRD Makassar, Senin (21/3).
Kesepakatan lainnya, menghilangkan penjabat ketua RT/RW yang telah di-SK-kan oleh wali kota.
“Kesimpulannya ada dua aspirasi yang masuk. Waktu pelaksanaan pemilu raya agar sesegera mungkin ditentukan, dan perwali tentang pemilu raya segera diterbitkan agar menjadi rujukan kita bersama mengawal proses demokrasi tersebut,” jelas Wahab.
Anggota DPRD Makassar laiannya, Nurul Hidayat mengaku dewan akan mengusulkan ke pemkot untuk secepatnya dilakukan pemilu raya, mengingat saat ini Perwali RT/RW telah habis.
“Dari hasil, kami sudah sepakat bahwa pemilu raya harus dilaksanakan. Tapi kita belum tahu apa standar operasional prosedurnya, bagaimana parameter obyektifnya. Karena belum ada perwalinya. Makanya, itu harus kita dorong untuk terbit dulu,” tandasnya. (rhm-ita)