Belum Vaksin Booster, Pemprov Ancam Tahan TPP ASN

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menggenjot cakupan vaksinasi. Gerakan koordinasi antar daerah dan lintas sektor juga terus dimasifkan.
Gubenur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menuturkan, pihaknya kini tengah merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memaksimalkan cakupan vaksinasi.

Salah satu yang menjadi fokus Pemprov Sulsel saat ini adalah percepatan vaksinasi booster bagi kelompok aparatur sipil negara (ASN).
Bahkan, Pemprov Sulsel mewacanakan akan menahan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) ASN yang belum melakukan vaksinasi booster. Hanya saja, Andi Sudirman menekankan bahwa hal tersebut perlu pengkajian lebih lanjut.
“Ini dirumuskan dulu. Intinya kami perintahkan bagaimana caranya untuk mempercepat booster,” tegas dia, Selasa (17/5).
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Bachtiar Baso mengatakan, sejauh ini cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua di kalangan ASN cukup menunjukkan angka yang positif. Hanya saja, vaksinasi booster memang masih tergolong rendah.
“Sebenarnya yang kemarin kami pantau itu vaksin satu dan dua cukup bagus. Hanya boosternya ini baru sekitar 49 persen. Masih ada 51 persen yang harus kita kejar,” katanya.

Dengan adanya wacana penahanan TPP ASN, kata dia, dinilai akan memudahkan kerja Dinas Kesehatan untuk mengejar target vaksin booster bagi ASN.
“Pak Gubernur sudah perintahkan, kalau tidak booster, tidak terima TPP. Selesai persoalan, jadi tidak perlu lagi Dinkes door to door. Berarti teman-teman ASN harus mencari jalan untuk booster. Booster di mana saja kan tersedia,” bebernya.
Selain ASN, percepatan vaksinasi juga akan difokuskan pada calon mahasiswa yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Rencananya, pihak Pemprov bakal menerbitkan surat edaran terkait percepatan vaksinasi di lingkungan perguruan tinggi.
“Mereka yang akan tes ujian masuk, akan diminta untuk memperlihatkan bukti vaksin booster. Jadi surat gubernur ini kami akan percepat untuk diserahkan ke Rektor perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta,” jelasnya.