Terkendala Dokumen, Insentif Pj RT/RW tak Dibayar

MAKASSAR, BKM — Sejak mengantongi SK pengangkatan per 2 Maret 2022 lalu, hingga saat ini Penjabat RT/RW di Kota Makassar belum menerima insentif. Sebagian di antara mereka mulai mengeluh dan mempertanyakan lambannya pencairan dana tersebut. Apalagi cukup banyak program yang dilaksanakan pemerintah di wilayahnya, sementara anggarannya tidak ada.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muh Dakhlan mengatakan, untuk pembayaran insentif Pj RT/RW semuanya diserahkan ke kecamatan. Hal itu diatur melalui Perwali. Kalau BPKAD, tugasnya cuma menyiapkan anggaran yang kemudian dialokasikan ke setiap kecamatan.

Untuk lebih jelasnya, teknis pembayaran insentif Pj RT/RW seperti apa, Dakhlan mengarahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) selalu leading sektornya.
“Jadi bukan BPKAD, karena ini terkait aturan. Ada Perwali-nya. Memang ada beberapa kecamatan yang bertanya ke saya, tapi saya arahkan ke BPM,” ungkap Dakhlan saat dihubungi, Selasa (24/5).
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar Harun Rani menerangkan, terkait penganggaran untuk pembayaran insentif RT/RW semuanya diserahkan ke kecamatan-kecamatan. “Kalau soal anggaran insentif untuk RT/RW, coba kita tanya ke camat-camat. Karena hal itu diserahkan ke kecamatan. Kita di BPM tidak mengurus soal pembayaran insentif RT/RW itu,” ungkap Harun kemarin.
Camat Panakkukang Andi Pangerang yang dihubungi terkait hal itu, membenarkan jika anggaran untuk insentif Pj RT/RW ada di setiap kecamatan. Khusus di wilayahnya, menurut Andi Pangerang, insentif Pj RT/RW memang belum dibayarkan karena beberapa kendala.
Yang utama adalah masih banyak pj RT/RW yang belum melengkapi dokumennya. Ada yang belum menyetor nomor rekening. Ada pula terkendala belum memiliki NPWP. Ada juga yang salah menyetor nomor rekening.