MAKALE, BKM — Panitia khusus (Pansus) menyerahkan daftar Organisasi Pernangkat Daerah (OPD) berkinerja buruk kepada Bupati Tator heofilus Allorerung. Salah satu indikator buruk kinerja sejumlah ODP adalah tidak pro aktif selama pembahasan LKPJ Bupati Tator tahun 2021 Ketua Pansus Kendek Rante usai rapat menyesalkan memburuknya kinerja pimpinan sejumlah OPD. Hal ini tentu menjadi catatan dan rekomendasi bagi Pansus kepada Bupati Theofilus. Sebelumnya Pansus LKP telah melaporkan hasil pembahasan berupa rekomendasi dan catatan kepada Bupati pada paripurna, Sabtu (11/6) kemarin.
Kendek berharap catatan dan rekomendasi hendaknya menjadi perhatian serius Bupati segera ditindaklanjuti. Apalagi Bupati sudah mengantongi hasil job tes pasca 26 pejabat eselon dua Pemkab Tator sebagai referensi melakukan mutasi.
”Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana komitmen, loyalitas, Pengetahuan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan dari atasan sesuai keahliannya, ”ujar Kendek.
Usai menerima rekomendasi Pansus Theofilus menjelaskan, evaluasi dan penilaian terhadap LKPJ Bupati Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 selesai tepat waktunya 30 hari.
”Saya pahami selama pembahasan LKPJ tidak berjalan optimal, lantaran tidak proaktifnya pimpinan OPD mengikuti pembahasan. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi kami melakukan penilaian kinerja bagi pimpinan OPD, tegas Theofilus.
Theofilus jelaskan, rekomendasi dan catatan dewan saya sudah simak sekitar 46 item. Dan sorotan dewan minimnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata menjadi tugas bersama dioptimalkan pasca Pandani Covid-19.
Bagi warga yang ingin melakukan kegiatan di Tana Toraja sepanjang bermanfaat bagi masyarakat tidak ada larangan, tinggal laporkan dan segera diberi izin.
”Saya mengapresiasi penyelenggaraan Toraja Carnaval dibajiri pengunjung menjadikan kawasan Burake lautan manusia. Demikian pula Kejurda Grasstrack dan Motocross Toraya Mala’bi’ seri ke-5 Sulsel di Lembang Rantedada, Mengkendek, Toraja Highland Private Two Day, dan berbagai rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara dan sala satunya Bhayangkara 10 K Toraya Mala’bi, tutur Theo.
Theo tidak menampik pengelolaan keuangan daerah Ranperdanya sedang digodok Pansus DPRD, perlu didiskusikan bersama lebih transparan dan akuntabel sebab mengalami perubahan.
Selanjutnya anggaran Covid-19 melekat di masing-masing OPD tekhnis, termasuk Satgas Covid-19 disetiap Lembang dan Kelurahan sebesar Rp 50 juta. Dan Satgas Kabupaten kelola anggaran Covid-19 tidak sampai Rp 1 milyar. (gus/C)
