Connect with us

Headline

Kejari Panggil Delapan Bendahara dan 86 Kades

Penyidik Temukan Bukti Baru Kasus Korupsi Truk Sampah

-

GOWA, BKM — Kasus dugaan korupsi pengadaan truk sampah pada 86 desa di Kabupaten Gowa terus bergulir di meja Kejaksaan Negeri setempat. Setelah menetapkan lima tersangka dan menjebloskannya ke dalam Rutan Polres Gowa, penyidik kejari terus bekerja mengembangkan kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp4,1 miliar itu.

Jaksa saat ini menyasar para bendahara kecamatan yang telah ditunjuk sebagai admin dalam pengelolaan anggaran pembelian truk bermerek Isuzu itu. Dalam kasus ini ada delapan bendahara kecamatan dan ditunjuk sebagai koordinator kecamatan yang membawahi 121 desa di Gowa, yang 86 desa di antaranya ditemukan bermasalah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gowa Yeni Andriani, mengatakan pihaknya telah memanggil delapan bendahara yang dijadikan koordinator kecamatan. Termasuk dua orang yang telah ditahan bersama mantan pejabat Pemkab Gowa, kontraktor penyedia, serta supervisor PT Isuzu.

Menurut Yeni Andriani, seharusnya koordinator kecamatan ini tidak usah dibentuk. Sebab sudah ada bendahara di masing-masing pemerintahan desa. Terkait hal itu, Yeni mengakui bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Oleh Dinas PMD, diklaim kalau pembentukan koordinator bendahara tidak menyalahi aturan.

“Jadi koordinator kecamatan ini bertugas mengkoordinir bendahara-bendahara desa di setiap kecamatan di Gowa. Koorcam yang dibentuk ada delapan. Hanya saja dalam pelaksanaan fungsi dan tugas koorcam inilah yang tidak benar. Fungsi koordinator kecamatan ini tidak menerima atau mencairkan dana. Jadi dia perannya sama seperti kaur keuangan,” jelas Yeni Andriani.
Kajari mengatakan, ke delapan koorcam tersebut akhirnya tak luput dari pemeriksaan penyidik lantaran mengkoordinir administrasi pengadaan 121 truk sampah dari 121 desa di Gowa. Namun dari 121 desa, 86 pengadaan truk sampah yang bermasalah lantaran pengadaannya terindikasi bodong. Truk merek Isuzu itu tidak memiliki surat-surat kendaraan dan tidak membayar pajak kendaraan sebagaimana keharusan legalitas pembelian kendaraan.

Halaman
1 2 3

Share

Komentar Anda


Populer Minggu ini