MAKASSAR, BKM–Perseteruan antara Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Sulsel PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) dengan warga pemilik ruko di Latanete Plaza kembali mencuat. Warga pemilik ruko melakukan perlawanan ke perseroda untuk tidak membayar kekurangan pembayaran perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebesar Rp40 juta pertahun sejak 2011 hingga 2031, atau sekitar Rp800 juta untuk satu ruko.
Salah Seorang Pemilik Ruko Latanete yang juga Wakil Ketua Forum Warga Latanete Plaza, Nicky Rama Vatvani bersama Arwan Tjahjadi, di Graha Pena, akhir pekan lalu, menegaskan, sejak enam tahun ini warga terus diganggu oleh perseroda. Mereka memang mempersoalkan kurang bayar sewa menyewa di ruko Latanete Plaza.
“Kami menegaskan, di tempat itu tidak pernah ada sewa menyewa sejak awal dibeli oleh warga. Kami memiliki akta jual beli dan sertifikat hak guna bagunan (HGB). Kami tidak tahu ada hak pengelolaan lahan (HPL). Akta jual beli kami sejak tahun 2005 dan diperpanjang pada tahun 2011 hingga 2031. Bahkan sejak awal kami beli tidak ada pihak perseroda telibat. Kami membeli langsung di developer PT Pulau Pandang Raya dan PT Pulau Bumi Inti Raya,”jelas Niki.
Bahkan kata Nicky, saat dibeli tidak ada informasi dari pemerintah apakah ruko ini dikerjasamakan dengan perseroda atau tidak, termasuk perseroda tidak pernah muncul saat ruko tersebut dibeli oleh warga. Harga ruko saat itu sama dengan harga ruko di Boulevard dan di AP Petta Rani pada tahun 1990. Hanya saja, kenapa nanti 10 tahun setelah ruko dibeli tiba-tiba datang iklan di koran dimana Dirut Perseroda Sulsel yang lama Rahman AT meminta semua warga Latanete Plaza memperpanjang SHGB rukonya.
“Kami tidak tahu ruko ada kaitan dengan perseroda. Kami tidak serta merta mempercayai.Meskipun penuh tekanan dan intimidasi, kami menyurat ke gubernur menanyakan status ruko yang ditinggali warga, kami mendapat jawaban surat dari Biro Hukum Pemprov Sulsel, Andi Djonneng Mallombassang yang meminta kalau segala sesuatunya berurusan dengan perusda atau perseroda. kami diarahkan oleh gubernur kembali ke perusda. kami juga belum merasa puas, kami buat rapat, dalam rapat itu hadir Kepala BPN Sulsel saat itu, Ikhsan, Biro Hukum, dirut perusda dan notaris. Yang memutuskan harga bukan kami, tapi stakeholder, yakni Rp65 juta untuk memperpanjang HGB dari 2011 hingga 2031 atau 20 tahun. Itu sangat mahal bagi kami, dengan secara terpaksa kami memperpanjang. Yang memperpanjang perusda serta SKnya masuk ke Badan Pertanahan Nasional agar memposes perpanjangan sertifikat HGB warga,”ujar Niki dan Arwan.
Belakangan, atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas Daerah (Bawasda) tahun 2006, Perseroda kembali mempersoalkan pembayaran tersebut. Ia meminta, warga Latanete Plaza menambah kekurangan pembayaran sesuai rekomendasi Bawasda.
“Mengapa baru ada temuan bawasda. Kami juga menyesalkan karena bawasda tidak pernah muncul saat warga ribut delapan bulan ini. Bahkan, tidak pernah ada penyampaian di warga untuk tidak boleh diperpanjang dan seakan tenang-tenang saja, kuasa hukum perusda juga tidak melarang memperpanjang ini ruko. kami dipersalahkan 100 persen, dimana salah warga. Warga sudah kroscek ke pemprov. kami distempel sewa menyewa kami tidak paham. Pasang papan bicara oleh perusda itu-pun sangat mengganggu kami. Kenapa tidak dipasang sejak tahun 1990. mana perseroda saat itu. Olehnya itu, saya bersama warga lainnya tidak mau membayar kekurangan sebesar Rp40 juta per ruko sejak 2011 sampai 2031 tersebut. Kalau dinilai mata uang saat ini sudah sebesar Rp1 miliar. Keputusan bersama direksi perseroda yang lama telah final,”jelas Nicky bersama Arwan Djahjadi.
Nicky juga meminta gubernur Sulsel untuk menegur perseroda dan memberi hak warga sampai 2031 mendatang. Kami juga berharap gubernur Sulsel menerima kami untuk aundensi menjelaskan persoalan ini sebenar-benarnya agar gubernur mengetahui secara jelas, dan warga juga kembali menjalankan perekonomian dengan baik di Latanete.
Menyikapi hal itu, Direktur Utama Perseroda Sulsel, Yasir Mahmud, belum memberikan tanggapan apa-apa. Saat dihubungi BKM, sejak kemarin melalui pesan Wash up belum juga dijawab terkait kisruh di Ruko Latanete Plaza.(rif)