MAKASSAR, BKM–Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi selatan melakukan kunjungan konsultasi ke Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (20/6).
Konsultasi dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif dan para pimpinan komisi diantaranya Rahman Pina, Fadriati AS, Hengky Yasin, Muktar Mappatoba serta anggota lintas fraksi.
Tak hanya itu, kunjungan tersebut juga diikuti pejabat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Provinsi Sulsel Ridwan Maksud.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulsel Ady Ansar mengakui jika kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi kepada pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI. “Kedatangan kami ke DPR RI, pertama kita konsultasi soal regulasi bidang pertambangan, sebab ada pendelegasian kewenangan kini didorong kembali ke provinsi. Kami juga melaporkan terkait dengan PT Vale di komisi tersebut,”ujar Ady Ansar senin kemarin.
Dijelaskan bila sebelum pembentukan panja untuk mengevaluasi secara keseluruhan, baik terkait perpanjangan kontrak karya tahap kedua PT Vale yang akan berakhir tahun 2025. “Kami menyampaikan usulan agar jangan terlalu luas konsesi yang dimiliki oleh PT Vale yang saat ini lebih seratus ribu hektar. Sebaiknya lahan dibatasi 18 ribu atau 30 hektar agar sisa lahan lahan dapat digunakan atau dikelola oleh pengusaha nasional, lokal maupun BUMD,”jelas Ady Ansar.
Ady Ansar menjelaskan bila yang dilaporkan ke Komisi VII karena PT Vale tetap mendapatkan dua keuntungan yakni eksplorasi dan lahan yang begitu luas yang dikuasai sehingga sahamnya naik.
Atas laporan tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto memberikan respon dan meminta DPRD Sulsel agar dibuatkan laporan secara tertulis yang valid sebagai bahan sebelum membentuk panja. “Sebelum membentuk panja vale, pihak Komisi VII juga akan melakukan kunjungan ke Sulsel,”pungkas Ady Ansar. (rif)
