MAKASSAR, BKM — Hari pertama pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP, Senin (20/6), diwarnai keluhan dari orang tua murid. Salah satunya terkait dengan peladen (server) yang bermasalah (error), serta penempatan zonasi yang tidak tepat.
Seperti yang dialami orang tua murid bernama Nirmala. Dia mengaku berkali-kali ingin mengakses di website PPDB, namun sayang tidak pernah berhasil. Nirmala ingin melakukan proses pendaftaran PPDB untuk anaknya yang akan masuk ke jenjang SMP.
“Saya mulai mencoba akses dari jam 08.00 Wita pagi. Tapi ini sudah hampir dua jam di depan komputer, tetap tidak bisa terbuka. Mungkin karena banyak yang mau akses websitenya yah,” jelas Nirmala, kemarin.
Dia lalu mencoba cara lain dengan mendatangi jasa pendaftaran PPDB online yang ada di depan SMP 8 Makassar, Jalan Batua Raya. Namun sayang dia pun belum berhasil.
Pengakuannya, ia mulai mengakses laman pendaftaran sejak pukul 08.00 Wita. Setelah hampir satu jam di depan komputer, ia tetap belum bisa mengakses laman tersebut
Karena belum berhasil masuk ke sistem pendaftaran, Nirmala pun berinisiatif mendatangi panitia PPDB di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Jalan Anggrek untuk mengadukan persoalannya. Beruntung di sana, panitia bisa membantu untuk memfasilitasi anaknya untuk mendaftar.
Wali murid lainnya, Kasmira mengeluhkan koordinat tempat tinggalnya tidak tepat. Dia tercatat berdomisili di Jalan Baji Bicara. Ingin mendaftarkan anaknya di sekolah yang berlokasi di Jalan Baji Gau. Namun ketika mengakses, titik koordinat tempat tinggalnya berada di kawasan Tanjung Bunga.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustakim mengaku memang masih ada beberapa persoalan dan kendala yang ditemukan pada hari pertama PPDB. “Ada juga orang tua hubungi kami. Dia ambil titik sekolah, eh lari ke Barawaja. Tidak ada titik koordinatnya,” ungkap Muhyiddin.
Dia melanjutkan, persoalan ini memang terjadi setiap tahun. Tidak sedikit calon siswa yang domisilinya berubah, tidak sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga (KK). Namun, kata dia, ada juga yang ”nakal”, melakukan manipulasi terhadap KK untuk keterangan domisili.
Sesuai aturan, perubahan domisili di bawah satu tahun tidak bisa menjadi acuan dalam pendaftaran jalur zonasi. “Karena sesuai persyaratan yang ada dalam PPDB, domisili calon peserta didik harus merujuk pada alamat KK yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB,” ungkapnya.
Saat operator melakukan verifikasi melalui barcode, perubahan domisili tersebut terdeteksi. “Kami pakaikan barcode untuk mengecek. Kalau diklik barcodenya, tidak ada namanya itu anak di KK, berarti ada perubahan data,” jelasnya.
Jika terjadi contoh kasus seperti di atas, tidak akan diubah oleh Dinas Pendidikan maupun operator sekolah, meskipun ada permintaan dari orang tua. Karena data yang digunakan Disdik mengacu dengan dokumen kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dikhawatirkan, ada manipulasi data untuk meloloskan anaknya di sekolah-sekolah tertentu.
“Kami kembali ke KK, bukan alamatnya. Tetap kami klarifikasi di mana titiknya. Yang pasti kami butuh kejujuran. Mengatakan di sini (alamatnya) ternyata pas kami telusuri, ada perpindahan,” tandasnya.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, setiap calon peserta didik baik SD maupun SMP, diwajibkan memilih lima sekolah, tiga negeri dan dua swasta.
Dari hasil evaluasi hari pertama PPDB, di mana banyak yang tidak masuk dalam sistem, Muhyiddin mengatakan, pihaknya akan mengatur berdasarkan bulan kelahiran calon peserta didik. Selain itu, kecepatan jaringan dan kapasitas server akan ditingkatkan kembali.
Pendaftaran juga bisa dilakukan selama 1×24 jam. Walaupun peladen sudah tutup, namun besoknya bisa langsung diverifikasi oleh panitia. Proses pendaftaran PPDB jalur zonasi akan dibuka hingga 24 Juni mendatang.
Menyikapi persoalan PPDB, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, menegaskan Dinas Pendidikan seharusnya mengantisipasi semua kendala-kendala yang kerap ditemukan dalam proses penerimaan. “Masalah yang kerap terjadi setiap tahun, harusnya diantisipasi dan sudah siapkan memang solusinya. Perlu ada manajemen yang baik,” ungkap Danny di sela-sela kunjungan ke Pantai Losari, kemarin.
Agar pendaftar tidak menumpuk masuk ke sistem yang bisa mengakibatkan sistem lambat loading, kata Danny, bisa diatur misalnya yang lahir bulan Januari, mendaftar hari apa. Begitu seterusnya. “Jadi manajemen harus diatur. Kalau serentak, server apapun akan jebol,” cetusnya.
Terkait orang-orang ”nakal” yang mencoba bermain di zonasi, Danny mewanti-wanti untuk jangan macam-macam. Jika ada yang ditemukan berbuat curang, ada sanksi yang menanti. Apalagi jika melibatkan tenaga pendidik, kepala sekolah, maupun panitia PPDB.
“Insyaallah kita jaga itu. Masak ada orang yang koodinat tempat tinggalnya di kelas sekolah yang akan didaftar. Kalau ada yang didapat main-main, saya kasih selesai,” tegasnya.
Sementara itu, untuk melancarkan akses pendaftaran, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menyiapkan kapasitas peladen sebesar 1 Tera dengan kecepatan bandwith sebesar 150 Mbps untuk menyukseskan PPDB 2022.
Kepala Diskominfo Makassar Mahyuddin mengatakan, pihaknya telah melakukan uji coba menggunakan server yang disiapkan. Sejauh ini, tidak ada kendala yang dihadapi.
“Untuk PPDB Dinas Kominfo menyiapkan kapasitas server sebesar 1 Tera, dan kecepatan bandwith sebesar 150 Mbps. Penyimpanan data disiapkan sebesar 1.000 GB sama dengan 1 TB,” ujarnya.
Mahyuddin menegaskan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar kendala server saat PPDB tahun sebelumnya tidak terulang lagi tahun ini. Termasuk kesalahan titik koordinat domisili melalui pengawasan kerja operator sekolah.
”Untuk uji coba PPDB sudah berjalan. Alhamdulillah sampai sejauh ini masih aman dan kami sudah siapkan tim untuk membantu PPDB,” ucapnya.
Pihaknya menyiapakan empat orang stafnya dari Diskominfo untuk membantu pelaksanaan PPDB. “Tim dari Diskominfo empat orang,” imbuhnya. (rhm)
