MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar melalui bagian umum berencana mengadakan pembelian kendaraan dinas (Randis) untuk digunakan wali kota Makassar sehari-hari bertugas. Bahkan anggarannya-pun telah disiapkan sebesar Rp2 miliar.
Hanya saja, pengadaannya terkendala oleh aturan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Hal tersebut dibenarkan Kepala Bagian Umum, Muh Fajrin. Ia mengaku, kalau pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk kendaraan eksklusif jenis Alphard. Namun sayang, hingga saat ini, pengadaan Randis untuk orang nomor satu Makassar masih terkendala aturan.
Menurut Fajrin, sesuai aturan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari suatu produk yang akan dibeli instansi pemerintah minimal 25 persen merupakan buatan lokal.
“Ini harus kita penuhi. Sementara untuk produk kendaraan apalagi sekelas Alphard, itu kan spek (spesifikasinya) tidak ada komponen dalam negeri. Itu adalah barang impor,” ungkap Fajrin saat ditemui di Pelataran Pantai Losari, Senin (20/6).
Dia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, seperti apa kendaraan Randis yang diinginkan. Selanjutnya pihaknya akan melakukan pengecekan.
“Jadi pak wali kota memilih salah satu kendaraan yang memenuhi syarat. Kita cek dulu maunya bapak baru kita carikan,” tambahnya.
Pengadaan randis wali kota ini dinilai cukup mendesak. Pasalnya, selama menjabat sebagai orang nomor satu Makassar, di periode keduanya ini, Danny menggunakan kendaraan pribadi untuk mendukung operasionalnya di lapangan. Kendaraan pribadi yang digunakan jenis Alphard.
Selain Randis untuk wali kota, kata Fajrin, pihaknya juga menganggarkan pembelian dua kendaraan operasional untuk bagian umum. Kendaraan tersebut nantinya mendukung kerja-kerha bagian umum di lapangan sekaligus sebagai kendaraan untuk melayani tamu.
Namun persoalannya sama dengan randis untuk wali kota. Proses pembeliannya cukup rumit karena terkendala aturan.
“Pembeliannya juga harus mengacu pada aturan kementerian perindustrian. Spesifikasi barang yang dibeli minimal 25 persen mengandung produk lokal,” tandas Fajrin. (rhm)
