Bupati Keluarkan SE Pencegahan Gratifikasi

MALILI, BKM — Bupati Luwu Timur, H Budiman mengeluarkan SE Nomor : 700/89/BUP tentang pencegahan gratifikasi terkait momen Hari Raya. Surat edaran ini sebagai tindaklanjut dari SE Ketua KPK RI Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya.

SE Bupati ini memuat lima poin penting bagi seluruh ASN/pegawai dalam lingkup OPD Pemkab Lutim untuk menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Luwu Timur di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penerimaannya.

UPG Kabupaten Luwu Timur akan melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK RI dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud;
Tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah pada masyarakat, perusahaan, dan/atau ASN/Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
Tidak menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik; dan Melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai di lingkungan kerja masing-masing.