Connect with us

Sulselbar

Theo Jawab Pandangan Umum Fraksi

-

DOKUMEN -- Bupati Tator Theofilus Allorerung saat menhadiri penyerahan dokumen Ranperda rencana induk pembangunan kepariwisataan 2021-2030 di Gedung DPRD Tator baru-baru ini.

MAKALE, BKM — Bupati Tator Theofilus Allorerung menjawab pandangan umum enam fraksi DPRD Tana Toraja pada paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Welem Sambolangi, Sabtu (25/6).

Enam fraksi silih berganti menyampaikan pandangan umumnya masing-masing. Diawali oleh Fraksi Golkar dengan jubir Bertha Pidun, Nasdem Yohanis Lithang, Hanura Andareas Tadan, Gria Drs Litha, PDIP, Martinus Paonganan, dan Demokrat Timotius Tumbu, terhadap Pertanggungjawaban APBD 2021, Ranperda Perubahan Perda No 10 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat Daerah.
Rencana induk pembangunan kepariwisataan 2021-2030,dan penyelenggaraan kearsipan, serta fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba.

Menurut Theo, lima Ranperda yang dibahas DPRD penting dan strategis. Sama halnya LKPJ 2021 merupakan penilaian dan pengujian BPK. LHP BPK Tana Toraja tahun ini dengan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) tantangan yang garus diperbaiki menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Apalagi dengan temuan BPK di Tana Toraja kurang lebih Rp 100 milyar, tentu menjadi catatan penting. Kiranya di KUA dan PPAS APBD 2023 harus bisa dihindari adanya temuan serupa termasuk pengelolaan aset harus stabil dengan menghapus yang sudah tidak jelas. Apalagi tekad kita tahun 2023 bisa meraih WTP.

Usai penetapan APBD 2023, penyusunan APBD-P sudah harus dibahas Agustus 2023. Ada dua penganggaran tahun 2023 yang tidak bisa dihindari. Selain fenomena utang, juga anggaran Pilkada kurang lebih 41 milyar dimulai tahapan 2022 tapi penganggarannya dimulai tahun 2023 sekitar Rp 25-30 milyar.
Hal lain menjadi perhatian adalah nasib honor daerah yang kini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pemkab harus merogok kocek Rp 21 milyar setahun. Belum termasuk anggaran Covid yang melekat dimasing-masing OPD hingga ke tingkat lurah dan lembang. Karena itu target PAD hendaknya mengalami peningkatan, sehingga pembahasan Ranperda di DPRD lebih dipertajam demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (gus/C)

Halaman
1 2

Share

Komentar Anda


Populer Minggu ini