BULUKUMBA, BKM — Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf mengecek tingkat kehadiran ASN pada apel gabungan OPD di Kantor Bupati Bulukumba, Senin (27/6). Sebelum apel dimulai, Muchtar meminta barisan diistirahatkan dan setiap OPD diperintahkan menghitung tingkat kehadiran ASN-nya.
Saat diverikasi ternyata ada dua OPD tingkat kehadiran ASN-nya tidak cukup 50 persen yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, UKM. Kedua OPD yang tidak cukup 50 persen tingkat kehadirannya diminta maju ke depan.
Jika di OPD ada anggota tim kerja tidak solid, dia meminta Kepala OPD segera melakukan pergantian dan mengusulkan nama baru yang dinilai mampu bekerja sehingga kinerja tim bisa lebih maksimal.
Bupati Andi Utta menegaskan sanksi barisan maju ke depan untuk memberikan pembelajaran agar ASN bisa lebih disiplin lagi. Ukuran dasar dari seorang ASN sebagai abdi masyarakat adalah disiplin mengikuti apel hari Senin. Sebab masih banyak orang di luar sana ingin jadi ASN sehingga tidak pantas bagi yang sudah jadi ASN tak memperlihatkan kedisiplinan dan kinerjanya.
“ASN itu pelayan rakyat dan dibayar negara untuk melayani sehingga dia harus jadi panutan,” tegasnya.
Dia menyadari pentingnya kedisiplinan untuk meningkat kinerja pemerintah.
“Sampai kapan harus seperti itu (tidak disiplin). Saudara sekalian harus pahami tugas dan tanggung jawabnya, harus siap mengabdi untuk masyarakat,” bebernya.
Dari aspek pendapatan, menjadi ASN memang tidak bisa menjadikan orang kaya. Tapi buat hidup cukup. Itu juga tidak akan cukup jika tidak disyukuri.
Andi Utta juga menyampaikan beberapa hal penting terkait penyelenggaraan pemerintahan diantaranya Inspektorat harus menindaklanjuti SE Menteri PANRB Nomor 16 tahun 2022 tentang jam kerja ASN. ASN yang dalam rentan 10 hari terus menerus tidak masuk kantor (bolos) maka akan dipecat tanpa permintaan sendiri.
Dalam hal pelaksanaan program kegiatan agar jangan selalu menunda. Apalagi jika terkait dengan penyerapan anggaran maupun untuk kegiatan peningkatan PAD.
“Saya tidak ingin sudah diberi tanggungjawab, tapi pekerjaan ditunda terus,” imbuhnya.
(min/C)
