MAKASSAR, BKM — Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Makassar akhirnya mengumumkan peserta didik yang lulus jalur zonasi, setelah beberapa kali mengalami penundaan. Pengumuman baru dibuka pada Rabu (29/6) pukul 23.00 Wita.
Data dari website PPDB Makassar, total peserta yang tidak lulus sebanyak 5.947 dari 27.356 pendaftar jenjang SD dan SMP. Sementara yang lulus 21.409 orang.
Rinciannya, yang tidak lulus jenjang SD sebanyak 2004 dari jumlah pendaftar 14.874. Sedangkan yang tidak lulus untuk jenjang SMP sebanyak 3.943 tidak lulus dari jumlah pendaftarnya 12.482 orang. Untuk jalur zonasi, masih tersisa kuota yang kosong. Jenjang SD 647 dan SMP 287 orang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustakim menjelaskan, kuota kosong tersebut disebabkan oleh ada beberapa sekolah negeri yang sepi peminat. Jumlah yang mendaftar lebih sedikit dibanding kuota yang disiapkan.
“Seperti SMP Negeri 21 di Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, banyak kosong,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (30/6).
Selain pengumuman, kemarin merupakan hari pertama proses pendaftaran ulang. Dia mengaku banyak menerima pengaduan dari orang tua peserta didik.
“Yang banyak kami terima pengaduan, maunya orang tua memilih sekolah yang diinginkan. Tidak mau di sekolah yang dilulusi sesuai hasil zonasi,” jelasnya
Dia melanjutkan, yang menjadi perhatian untuk PPDB tahun ini adalah memperbaiki persoalan yang lalu. Saatnya memberikan edukasi terhadap seluruh orang tua, tidak ada lagi sekolah favorit. Karena tujuan zonasi adalah memberikan layanan dasar pendidikan yang berkualitas secara merata.
Mantan Kadis Sosial Makassar itu juga menjamin jika proses PPDB berjalan secara fair. Jika ada kepala sekolah yang mau coba bermain, pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Dia juga meminta kepada masyarakar untuk ikut memantau proses yang tengah berjalan.
“Yang pasti kami sudah ingatkan kepala sekolah, dan saya sudah minta jangan dilayani kalau bukan orang tua langsung untuk menghindari calo-calo. Kalau ada kepala sekolah yang mau coba main, tentu kami akan mengambil tindakan tegas,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu orang tua siswa Andi Fadly mempertanyakan mekanisme kelulusan peserta didik jalur zonasi. Dosen UIN Alauddin itu mengatakan, anaknya mendaftar di SMP Negeri 24 dan SMPN 3 Makassar. Jarak kedua sekolah itu tidak sampai satu kilometer dari rumahnya.
Skoring anaknya di SMPN 24 adalah 8.687. Sementara SMPN 3 adalah 8.696. Usia anaknya saat ini 13 tahun.
“Logikanya, kalau ada yang punya jarak rumah sama dengan saya, indikator penilaian ke skoring. Selanjutnya umur. Nah, ada informasi jika ada yang jauh rumahnya tapi lulus. Ini yang mau dikroscek. Saya mau ke sekolah. Mau lihat mekanisme kelulusan seperti apa. Ini harus transparan,” cetusnya.
Dia juga menyoroti dan mempertanyakan pengumuman kelulusan peserta didik yang berkali-kali ditunda. Hal itu bisa membuat masyarakat berasumsi ada apa-apa yang terjadi.
Sementara itu, beredar informasi jika ada oknum pada salah satu Sekolah Dasar (SD) di Tamalate menawarkan ke orang tua siswa membayar Rp2 juta untuk masuk sekolah tersebut. “Ada yang tidak lulus ditawari lewat pintu belakang. Kuota tidak banyakji,” ungkap salah seorang calon peserta didik yang meneruskan pesan singkat via WhatsApp, kemarin.
Padahal, kata dia, zona sekolah dengan sekolah TK asal tidak jauh berbeda. “Dekat sekolah yang pilihan pertama. Jadi bukan rekayasa buat masuk zona,” katanya lagi.
Disdik Harus Perbaiki Keselahan
Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengatakan, polemik yang terjadi dalam PPDB 2022 perlu dievaluasi oleh pemkot, dan memperpanjang pendaftaran.
“Ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam menghadapi masalah PPDB. Pak Wali juga tentu sudah menginstruksikan ke Disdik untuk mengatasi polemik ini agar tidak ada masalah. Tidak usah buru-buru, yang penting anak di Makassar bisa sekolah semua,” ujarnya ketika dihubungi, kemarin.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar ini melanjutkan, dengan masih banyaknya kendala yang dihadapi orang tua murid untuk mendaftarkan anaknya sekolah, perlu menjadi atensi dan perhatian guna mengakomodir keluhan warga.
“Ini harus menjadi pembelajaran, agar lebih baik diperpanjang pendaftarannya untuk kemudian mengakomodir orang tua untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Kita tidak ingin dengar aduan ada anak di Makassar tidak bersekolah karena tidak diterima di sekolah A atau B,” terangnya.
Apalagi, legislator Fraksi Nasdem ini sudah mewanti-wanti ke Pemkot Makassar agar jangan sampai anak-anak tidak bisa bersekolah. Karena pemkot sudah berjanji tidak akan ada anak di kota ini yang putus bersekolah.
“Disdik sekarang ini harus memperbaiki kesalahannya. Ada banyak sistem yang bermasalah,” jelasnya. (rhm-ita)