MAKASSAR, BKM — Panitia Seleksi (Pansel) BUMD mengumumkan skoring hasil lelang jabatan direksi dan dewan pengawas (Dewas) yang digelar Mei 2022 lalu. Pengumuman disampaikan langsung Sekretaris Kota Makassar Muh Anshar didampingi Ketua Pansel Andi Siswanta Attas dan Sekretaris Pansel Nur Kamarul Samad, Selasa (5/7) di Kafe Goodfield, Jalan Botolempangang.
Namun tidak semua skoring BUMD diumumkan. Hanya PDAM, PD Parkir Makassar Raya, PD Pasar, RPH, dan PD Terminal. Sementara BPR belum diumumkan karena butuh konsultasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kami juga sudah menyerahkan hasil lelang jabatan ini kepada Pak Wali (Danny Pomanto). Beliau sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengumumkan skoring,” ungkap Anshar.
Pansel hanya menetapkan hasil berdasarkan ranking dan mencatat ada 93 orang lulus untuk enam BUMD dari total 127 pendaftar. Untuk penentuan komposisi direktur utama dan jajaran direksi lainnya, kata mantan kadis PU itu, menjadi kewenangan wali kota.
Menurutnya, sejauh ini, belum ada perintah dari wali kota untuk penentuan komposisi direksi BUMD. Termasuk kapan mereka yang terpilih akan dilantik.
“Jadi kami hanya mengumumkan berdasarkan ranking skoringnya. Timsel menyerahkan angka berdasarkan rangking dari tertinggi ke bawah. Cuma sebatas itu kewenangan kami. Soal jabatan yang lulus, itu akan diumumkan kemudian oleh Pak Wali Kota. Siapa yang menduduki apa, itu tunggu perintah Pak Wali,” jelasnya.
Khusus untuk PDAM, ada 13 nama calon direksi yang skoringnya diumumkan. Sementara dewas 16 orang. PD Parkir Makassar Raya direksi sebelas orang dan dewas sembilan. Lalu PD Pasar Makassar Raya direksi sepuluh orang dan dewas sebelas orang. PD Terminal Makassar Metro direksi enam orang dan dewas empat orang. Kemudian RPH masing-masing tiga untuk direksi dan dewas. BPR dua direksi dan lima dewas.
Ansar mengutarakan, saat ini penetapan struktur sesuai hasil evaluasi enam bulan sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Sebagai langkah untuk memaksimalkan kerja-kerja BUMD kedepan dengan kebijakan-kebijakan lebih tegas bisa diambil.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan jumlah direksi dan dewas yang akan dilantik komposisinya, PDAM empat direksi, Perumda Parkir Makassar Raya tiga, PD Pasar Makassar Raya tiga, PD RPH tiga, PD Terminal Makassar Metro tiga, dan BPR tiga. Total 36, dengan rincian 18 direksi dan 18 dewas.
Namun, komposisi itu bakal ditambah lagi. Pemkot Makassar saat ini tengah menggodok Perwali yang mengatur komposisi baru jajaran direksi dan dewan. Dalam rancangan Perwali tersebut, komposisi direksi dan dewas akan ditambah. Danny mengatakan, komposisi yang baru yaitu PDAM lima, PD Parkir lima, PD Pasar lima, RPH tiga, PD Terminal tiga, dan dan BPR tiga.
Perwali yang baru dibuat saat ini masih berada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Danny, jika Perwali ditunggu, pelantikan akan molor lagi. Sehingga, setelah perwali baru keluar, tambahan direksi baru akan menyusul dilantik. Kemudian dewas untuk sementara akan di-Pj-kan.
“Dewan Pengawas kalau lebih dari empat harus ada satu dari pusat. Selama ini banyak yang langgar, tapi saya mau masukkan Pj di situ. Karena tidak jelas juga pemerintah pusat itu siapa,” ujarnya.
Selain itu, dalam Perwali baru, kata dia, muncul beberapa jabatan berdasarkan perda. Di antaranya ada sekretaris Dewan Pengawas dan Komite Audit.
Dalam PP Nomor 54 tahun 2017, Pasal 52 menyebut, Dewan Pengawas atau komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD. Tugas sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau komisaris.
“Pertama, sekretaris Dewan Pengawas, di luar lima tadi. Itu bisa ditunjuk. Ini dari peserta ini dari luar. Kedua, komite audit. Kalau yang besar-besar lebih dari tiga, kalau yang kecil-kecil tiga,” ucapnya.
Danny pun telah menegaskan bahwa jika dia tidak sempat melantik, maka sekkot sebagai pelaksana tugasnya selama di luar negeri bisa melakukan itu. “Panggil langsung lantik kalau sempat. Kalau tidak sempat, biar Pak Sekda,” kata Danny.
Dia menekankan, kemungkinan besar komposisi direksi dan dewas akan ditentukan sesuai skoring tertinggi. “Jadi urutan satu kemungkinan direktur utama. Kita akan memilih sesuai dengan komposisi direksi dan dewas. Misalnya untuk PDAM ada lima direksi, maka kita ambil lima nama dengan urutan skoring tertinggi,” tandasnya. (rhm)
