MAKASSAR, BKM — Diseminasi hasil pengkajian dan penelitian angkatan II digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Arthama Makassar, Kamis, 14 Juli 2022.
Peneliti dari Universitas Hasanuddin (Unhas) sekaligus Senior Managing Partner ACMF Indonesia, Nur Bau Massepe yang menjadi pemateri pada diseminasi itu, mengusulkan holding company bagi perusda Kota Makassar. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja.Hal itu sejalan dengan materi yang dibawakannya terkait Rekonstruksi BUMD Kota Makassar.
Kegiatan ini turut dihadiri pemateri lainnya, yakni Guru Besar Antropologi Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof A Ima Kusuma, dan Guru Besar Transportasi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Lambang Basri Said.
Dalam kajiannya, Nur Bau Massepe mengatakan ada tiga hal pokok yang menjadi isu utama. Pertama, BUMD pemkot sampai saat ini belum memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mereka memberi beban kepada APBD. Kedua, aspek yuridis dan regulasi yang masih belum detail mengatur keberadaan BUMD. Ketiga, pengelolaan BUMD dengan mengacu pada Good Corporate Governance (GCG) masih buruk.
Dosen Unhas ini menyatakan, gagasannya terkait holding company nantinya akan dijalankan dengan menghadirkan perusahaan baru sebagai perusahaan induk BUMD.
“Rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada pemerintah kota Makassar dalam kajian ini adalah holding company sebagai upaya rekstrukturisasi perusda. Caranya dengan membentuk perusahaan baru yang berfungsi sebagai induk perusahaan semua BUMD yang ada,” ujarnya.
Perusahaan induk yang akan dibentuk memiliki fungsi untuk mengontrol sistem anggota perusda, dengan berbagai pertimbangan keuntungan dari program holding company tersebut.
“Perusahaan induk ini akan mengendalikan semua perusda-perusda yang ada dalam bentuk kebijakan dan keputusan strategis, strategi manajemen dan pendanaan usaha. Selain itu, dengan holding memungkikan perusda ini akan listing ke Bursa Efek Indonesia. Ini memberikan banyak keuntungan seperti brand image yang baik, akses permodalan usaha yang lebih luas, serta tuntutan perbaikan tata kelola usaha dalam rangka Good Corporate Governance (GCG) yang lebih baik,” jelasnya.
ACMF Advisory Indonesia sendiri merupakan bagian dari ACMF Group, sebuah lembaga terdepan untuk penyiapan private fundraising yang berbasis di Singapura, serta membantu startup untuk akses private equity dan IPO readines.
Mewakili Wali Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie mengatakan peran Balitbangda sebagai lembaga kajian yang akan memberikan rekomendasi kebijakan ke Pemkot Makassar dalam bentuk kajian dan riset, sehingga akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan tervalidasi.
“Bukti menyatakan bahwa kami sadar data dan fakta merupakan alat yang penting dalam menyusun kebijakan saat ini,” katanya saat membawakan sambutan. (*)
