MAKASSAR, BKM–Politisi yang pindah partai akan terus bertambah hingga memasuki tahapan penyerahan nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Politisi pindah partai juga terjadi dihampir semua kabupaten kota di Sulsel. Di kabupaten Gowa, M Ramli dari Nasdem pindah ke PKS. Mantan Wakil Ketua DPRD Gowa Hamli Halim dari Gerindra juga hengkang. Sebaliknya Daeng Tarru dari Hanura kini gabung Gerindra.
“Saya ingin bertarung jika peluang menang itu terbuka, kalau masih tetap di Nasdem sulit saya menang,”ujar Ramli Daeng Tojeng baru-baru ini.
Sejak setahun terkahir politisi yang pindah partai sudah mencapai ratusan orang.
Mereka mulai dari politisi Golkar Burhanuddin Baharuddin yang gabung ke PPP, politisi Partai Hanura Affandi Agusman Aris dan Imbar Ismail yang gabung PSI, politisi PSI Muh Fadli Noer gabung Golkar, politisi Demokrat Insan P Tanri gabung Nasdem, Basdir gabung PPP dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) gabung Golkar.
Pemerhati politik dari Nurani Strategic Dr Nurmal Idrus mengemukakan bila kondisi ini adalah hal biasa dalam politik. Sebab, dalam teori dan prakteknya politik itu kepentingan dan jalan merebut posisi publik. “Tentu jika kepentingan politik tak terakomodir maka wajar jika kemudian mereka mencari jalan politik lain.
Idealnya tentu saja mereka bertahan menjadi kader parpol tersebut dan tak pindah. Tetapi, karena parpol adalah jalan politik maka tentu setiap individu menginginkan punya kiprah yang besar pada parpol itu. Jadi, menurut saya wajar jika kemudian banyak yang melakukan itu,”jelas Nurmal yang pernah tercatat sebagai Ketua KPU Makassar ini ini.
Pengamat politik dari Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto menggambarkan bila para politisi bisa berpindah, datang dan pergi karena karena partai politik bukan lagi alat perjuangan ideologi. Partai politik hanya sekedar “kendaraan” yang di gunakan untuk meraih cita2 politik pribadi atau kelompok.
Istilah “kader partai” sebenarnya istilah yang problematik, dalam sistem rekrutmen politik yang berbasis pragmatisme elektoral. “Politisi memilih partai, hanya untuk kendaraan politik saja. Tidak ada kesetiaan ideologis pada organisasi partai, lebih berbasis followership (kepengikutan) pada sang patron. Kalau patronnya berpindah, maka pengikutnya pun berpindah,”jelas Luhur.
Ditambahkan bila setidaknya ada beberapa penyebab perpindahan partai kader kepala daerah ; pertama, faktor pragmatisme politik. Situasi partai politik lama di anggap tdk prospektif lagi untuk cita-cita politiknya. Politisi memilih partai yg bisa menjamin stabilitas dukungan, sekaligus untuk mengamankan dukungan di event politik selanjutnya.
Kedua, di partai politik juga penuh ketidakpastian. Beberapa partai tdk memiliki demokratisasi internal, pengambilan keputusan tersentralistik serta tidak ada periodisasi kepemimpinan yang tetap. “Jabatan di partai bisa di ganti, sesuai selera pimpinan partai. Umumnya politisi membutuhkan kepastian untuk agenda-agenda politik jangka panjangnya,”pungkas Luhur . (rif)
