BARRU, BKM — Guna meningkatkan pengetahuan dan peran serta pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga dalam upaya pencegahan stunting, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Sosialiasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting. Kegiatan ini berlangsung di Desa Lampoko, Kecamatan Ballusu, Kabupaten Barru, Jumat, 15 Juli 2022.
Dalam acara ini, BKKBN Sulsel melibatkan mitra kerja dari Komisi IX DPR RI, yakni drg. Hj Hasnah Syam,MARS. Kegiatan dibuka oleh Bupati Barru, Ir. Suardi Saleh,M.Si, dirangkaiakan dengan Pencanangan 12 Kampung KB Mandiri dan Launching Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) serta Gerakan Ayo Makan Telur One Day, One Egg.
Hadir dalam kesempatan ini Inspektur Utama BKKBN Ari Dwikora Tono AK, M.Ec.Dev, anggota Komisi IX DPR RI drg. Hj. Hasnah Syam, MARS, Inspektur Inspektorat Wilayah II BKKBN Sunarto, SE, MM, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Dra. Hj. Andi Ritamariani,M.Pd, Sekretaris Kabupaten Barru Dr. Ir. Abustan AB. M.Si, Kepala DPMD PPKB P3A Jamaluddin,S.Sos, MH, dan kepala OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Barru.
Irtama BKKBN Ari Dwikora dalam sambutannya, mengatakan upaya percepatan penurunan stunting nasional merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. BKKBN di tunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting nasional.
“BKKBN mendapat tugas baru dari Bapak Presiden yaitu membantu pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting dimana ditargetkan tahun 2024 turun menjadi 14 persen,” ujar Ari Dwikora.
Ia menambahkan, saat ini BKKBN telah menerbitkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia atau RAN PASTI.
“RAN PASTI menggunakan pendekatan keluarga berisiko stunting, serta melibatkan multipihak. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan dan desa hingga pemangku kepentingan lainnya,” terangnya.
Stunting saat ini menjadi permasalahan serius di Indonesia. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menyebutkan, angka kasus stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen. Artinya, satu dari empat anak di Indonesia mengalami stunting, sedangkan WHO hanya memberikan toleransi tiap negara hanya sebesar 20 persen.
Bupati Barru Suardi Saleh pada dalam kesempatan itu, menyampaikan bahwa dalam pembangunan daerah, faktor keluarga harus menjadi pertimbangan. Jika keluarga berkualitas akan menjadi kekuatan dan pendorong pembangunan. Tetapi jika sebaliknya bisa menjadi masalah dan penghambat pembangunan jika tidak berkualitas.
“Target-target pembangunan jangka menegah daerah, seperti IPM, pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan lainnya, kalau pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak berkualitas, apa yang kita rancang akan sulit kita wujudkan,” jelas Suardi.
Prevalensi stunting Kabupaten Barru berdasarkan data SSGI tahun 2021 masih berada di angka 26,4 persen atau di atas Sulawesi Selatan, yaitu 27,4 persen. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yaitu 14 persen pada tahun 2024, sehingga perlu diturunkan sebanyak 12,4 persen.
Untuk itu Tim Penggerak PKK Barru melakukan terobosan melalui inovasi “Ayo Makan Telur.” Melalui program ini, TP PKK akan menyiapkan telur untuk diberikan pada anak berisiko stunting satu telur satu hari.
Nanti juga akan dilaunching Dashat atau Dapur Sehat Atasi Stunting. Melalui program ini diharapkan bisa meningkatkan kesehatan keluarga melalui gizi yang seimbang, sehingga anak lahir bisa terhindar dari stunting.
“Saya berharap inovasi-inovasi lain juga lahir dari dinas lain. Untuk program ini dibutuhkan sinergitas dan kerja yang berkesinambungan agar masalah stunting dapat kita atasi bersama,” jelas Suardi.
Ia juga menekankan bahwa penanganan stunting tidak hanya fokus pada anak Baduta, tetapi juga pada remaja sebagai calon pengantin dan calon orang tua, agar dipersiapkan gizi dan kesehatannya, sehingga nantinya tidak melahirkan generasi yang stunting. Remaja harus dalam kondisi siap menikah dan siap hamil, serta siap menjadi orang tua yang berkualitas.
Anggota Komisi IX DPR RI Hasnah Syam yang juga ketua TP PKK Kabupaten Barru, menyebutkan BKKBN merupakan mitra kerja Komisi IX. Ruang lingkup tugasnya meliputi bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Sehingga selain dengan BKKBN, juga bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan POM, BNP2TKI, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, Hasnah Syam mengatakan permasalahan stunting telah menjadi isu nasional. Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis pada anak yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, menyebabkan anak tumbuh lebih pendek dari anak seumurannya. “Tetapi anak pendek belum tentu stunting. Tapi anak stunting sudah tentu pendek,” ungkap Hasnah.
Menurutnya, masalah stunting bukan hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi akibat keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Tetapi juga terjadi pada keluarga yang berkecukupan. Hal ini disebabkan karena pola asuh yang salah, seperti faktor kesibukan sehingga kurang memperhatikan gizi anaknya.
“Stunting pada anak jika tidak dicegah akan menjadi masalah pada kehidupan anak ke depan. Anak stunting pertumbuhannya akan terhambat, kercerdasannya menurun dan akan mudah terkena penyakit,” ujar Hasnah. (rls)
