MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan melayangkan komplain tertulis kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait rencana Balai Perkeretaapian yang akan membangun lintas rel kereta api secara at grade (di atas permukaan tanah). Danny bersikukuh, pembangunan lintasan rel kereta api secara at grade melanggar RTRW Kota Makassar.
Dia ingin pembangunannya dilakukan secara elevated (melayang) dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya tidak melanggar RTRW Makassar yang sudah disusun, mengantisipasi terjadinya banjir, dan sejumlah pertimbangan lainnya.
“Saya cuma menyampaikan kemungkinan membuat komplain tertulis karena itu kan melanggar tata ruang. Walaupun ada pasal mengatakan menurut mereka tata ruang tidak usah diperhatikan,” ungkapnya saat dihubungi via telepon seluler ketika berada di Singapura, Senin (1/8).
Danny mengaku tidak terlalu peduli jika komplain atau aksi protes yang dilakukan membuat anggaran kereta api senilai Rp1,2 triliun bakal dikembalikan lagi ke pusat.
“Saya tidak terlalu peduli. Bukan urusan saya itu kan. Urusan saya jaga kota ini jangan macet, jangan banjir, jangan susahkan rakyat yang akan datang. Ini urusanku, tidak ada urusan lain,” cetusnya.
Menurutnya, perencanaan Tata Ruang dan Tata Wilayah itu diproses. Untuk apa dibuat kalau pada akhirnya tidak diperhatikan alias diabaikan. Tujuan dirinya menyampaikan komplain, kata dia, agar masyarakat tahu jika dirinya berjuang.
“Masyarakat harus tahu kita ini memperjuangkan mereka. Tidak ada kepentingan pribadi saya di sini, ini untuk rakyat. Saya kasih tertulis (komplain). Artinya, kalau sudah saya sampaikan baru tetap dilaksanakan, kalau ada apa-apa sudah bukan lagi tanggung jawab kita. Supaya masyarakat tahu kita ada di pihaknya,” tegasnya.
Dia pun berharap Balai Pengelola Perkeretapian intens berkoordinasi dengan Pemkot Makassar untuk menghindari masalah yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Karena ihwal pembangunan rel kereta api ini, Danny menginginkan konsep rel dibangun secara elevated atau melayang. Dengan konsep non elevated atau at grade (permukaan tanah) lahan yang dibutuhkan sekira 50 meter untuk lebarnya. “Sementara jika dibangun secara elevated, lahan yang harus dibebaskan hanya selebar 5 meter,” paparnya.
Rencananya, panjang rel yang akan dibangun di sana sekitar 6-7 kilometer. Estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp600 miliar per kilometer. Akan tetapi, pembagunan KA melayang memang membutuhkan anggaran besar, hampir tiga kali lipat dari anggaran yang ada saat ini.
Sejauh ini, trayek Mandai-Makassar masih belum menemui titik temu dengan Pemkot Makassar terkait posisi lintasan kereta api. Namun PPK Pengadaan Lahan Makassar-Maros Ryco Pradana, menekankan jika kereta api Barru Makassar sudah didesain bebas banjir. Tidak ada juga konstruksi perlintasan atau perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya.
“Kita sudah mempertimbangkan muka air banjir dan periode banjir 50 tahunan. Untuk jalur hewan ternak pun kita pertimbangkan,” ungkapnya.
Jalur Maros-Makassar masuk dalam tahap pembangunan segmen E. Panjangnya 8,8 kilo meter. Saat ini, pengerjaan lanjutan masih menunggu penetapan lokasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Anggaran yang disiapkan untuk segmen ini adalah Rp1,2 triliun. Namun, hingga bulan akhir Juli ini, anggaran itu belum terserap. “Kemungkinan hanya bisa terserap 20 sampai 30 persen tahun ini. Pengadaan lahannya tidak mudah,” katanya.
Jika tidak habis terserap, maka Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) akan menarik ulang anggaran tersebut. Peruntukannya akan dialihkan ke proyek lain.
“Jika kami tidak bisa menyerap anggaran tersebut, maka ada proyek lain yang serap. Anggarannya tidak kecil,” beber Ryco. (rhm)