SIDRAP, BKM — Pemkab Sidrap mengikuti High Level Meeting, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kabupaten/kota se-Sulsel, Selasa (2/8).
Monev dipimpin Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulsel, H Tautoto didampingi kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Causa Iman Kirana dan Plt Dirut Bank Sulselbar, Yulis Suandi di Phinisi 2 Ballroom Hotel Claro Makassar.
Dari Kabupaten Sidrap hadir Asisten Administrasi Umum, Nasruddin Waris, Kadis Perdagangan, Ahmad Dollah, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Muhammad Yusuf DM,
Tampak pula Kepala Cabang Sidrap Bank Sulselbar, Dhin Nuwara, Kabid Aplikasi Informasi dan Statistik Kominfo, Mashuri, serta Kabid Pengelola Pendapatan Daerah, Jimmy Harun.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutan melalui video tapping mengatakan, monev TP2DD dalam rangka akselerasi digitalisasi daerah melalui penguatan peran TP2DD.
Monev, menjadi wadah koordinasi untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perluasan digitalisasi daerah.
“Paling penting bagaimana seluruh pemerintah daerah terdepan untuk implementasi TP2DD. Saya berharap seluruh daerah terus bekerja sama dan bersinergi,” pesannya.
Sementara Asisten Adminstrasi Umum Pemprov Sulsel, Tautoto menyebutkan digitalisasi daerah ini dinilai penting dan sangat membantu.
“Upaya digitalisasi daerah ini memang sangat penting apalagi di masa pandemi covid-19 yang membuat kita beralih dari transaksi tunai ke non-tunai. Kami harapkan di semua jajaran pemerintah daerah se-Sulsel dapat menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di masing-masing daerahnya,” tuturnya.
Penerapan ETPD ini akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien dan akuntabel dan pada akhirnya dapat bermuara pada peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada monev tersebut, digelar sharing session antar TP2DD, di mana para ketua TP2DD kabupaten/kota menjelaskan penerapan digitalisasi daerah serta kendala yang dihadapi dan memberikan masukan terkait percepatan digitalisasi daerah.
Kegiatan juga melahirkan beberapa kesepakatan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penerapan digitalisasi daerah, kemudian dilanjutkan penandatanganan berita acara.
Untuk di TP2DD Kabupaten Sidrap, Nasruddin Waris menyampaikan, Pemkab Sidrap telah berupaya melakukan percepatan digitalisasi sebagai contoh soal pembayaran pajak BPHTB melalui kanal QRIS.
“Tentunya dengan adanya QRIS realisasi pembayaran pajak BPHTB mengalami peningkatan signifikan ” ungkapnya.
Pada sesi kedua monev tersebut, selain Dishub Kota Makassar, Bapenda Kabupaten Sidrap tampil sebagai batch practice terkait implementasi BPHTB dalam optimalisasi ETPD. Bapenda Sidrap memaparkan realisasi pembayaran pajak BPHTB via QRIS per 29 Juli 2022 Rp807.265.251. (ady/C)
