MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto, kecewa dengan kinerja yang diperlihatkan oleh tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kekecewaan Danny karena ketiga OPD tersebut gagal melakukan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
OPD yang dimaksud adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perdagangan (Disdag).
Total anggaran yang mubasir karena tidak digunakan tiga OPD tersebut sebesar Rp6,84 miliar. Dengan rincian Dinas Pekerjaan Umum Rp1,57 miliar,Dinas Lingkungan Hidup Rp1,28 miliar, dan Dinas Perdagangan Rp4 miliar.
Danny Pomanto menerangkan, gagalnya OPD mengeksekusi DAK Fisik dari pusat menjadi penilaian tersendiri terhadap kinerja pimpinannya.
“Tentu kita akan evaluasi. Kenapa sampai begini. Ini juga jadi persoalan,” ungkap Danny.
Dia mengatakan, selain evaluasi Kepala OPD, dia juga mengakui jika kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil dieksekusi atau lamban karena tersumbat di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Lebih jauh dikemukakan, lambannya OPD mengeksekusi kegiatan karena juga dipengaruhi oleh kondisi Makassar yang berstatus pandemi covid-19. Disamping kehati-hatian OPD dan ULP dalam melakukan proses tender agar tidak bersoal hukum ke depan.
“Baru susahnya Pokja (ULP), saya tidak bisa melakukan intervensi. Ke depan kita akan bikin lebih banyak Pokja lagi,” kata Danny.
Dia mengatakan, bukan hanya kegiatan yang dananya bersumber DAK gagal dieksekusi, kegiatan APBD 2022 juga masih banyak yang jalan di tempat.
Saat ini, ratusan program milik Pemerintah Kota Makassar menumpuk di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Makassar.
Banyak program yang belum berjalan karena eksekusi tender sangat lamban.
Puluhan proyek pun mengantre di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar, belum ditentukan siapa pemenangnya.
Dilansir dari LPSE, Minggu (7/8/2022) sekira pukul 16.00 WITA, jumlah paket tender yang telah tayang sebanyak 163 paket.
Sementara yang selesai tender tidak sampai diangka 20 paket.
Belum terhitung paket non tender dengan pagu anggaran dibawah Rp50 juta hingga Rp200 juta juga masih banyak yang tidak selesai tahapannya.
Rerata paket yang selesai tender hanya belanja hibah barang, belanja obat-obatan, belanja modal alat angkutan, belanja bahan bangunan, hingga belanja makan dan minum rapat.
Belum ada sama sekali paket yang selesai tender menyangkut proyek fisik atau infrastruktur. (rhm)
