MAKASSAR, BKM — Sebanyak sembilan jabatan strategis di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), hingga kini masih diisi oleh Pelaksana tugas (Plt).
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, pihaknya saat ini masih melakukan pembahasan untuk mendefinitifkan beberapa kepala OPD yang masih plt.
“Ini masih pembahasan soalnya, kita tidak boleh menggangu sampai timing yang tepat. Karena kita lagi pembahasan nih sekarang kan,” ujar Andi Sudirman Sulaiman, ketika acara Coffee Morning, di kantor gubernur Sulsel, Senin (12/9).
Ia mengaku, masih mencari waktu yang tepat. Selain itu kata Andi Sudirman, dirinya kerap berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Kita cari waktu yang tepat lah, itu kita koordinasi terus dengan KASN sekarang. Karena metodologi yang akan diajukan ini,” papar dia.
Menurut Andi Sudirman, ia akan mendorong beberapa orang, namun tak semua. Karena lanjut dia, harus dilihat dari potensi dan talenta yang dimiliki.
“Kita mau dorong beberapa, tidak semua pasti, karena tentu harus melihat daripada management talenta yang kita miliki, berapa kita miliki, berapa kita punya stok,” akunya.
“Itu kita merit, tapi kalau untuk hal-hal yang kurang mungkin secara management talenta secara kepangkatan dan sebagainya dan ini mungkin atau ada impassing dari sisi lain, nanti kita buka lelang,” sambungnya lagi.
Sebelumnya, DPRD Sulsel mempertanyakan konsisten Pemprov Sulsel dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Government. Karena masih banyak jabatan strategis yang ditempati oleh Plt.
“Jika tidak dijalankan itu tidak memenuhi Good Government, iya (tidak konsisten) kalau tidak dijalankan,” ujar Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Syaifuddin Patahuddin, Selasa (6/9) lalu.
Anggota Kehormatan DPRD itu juga mengatakan bahwa, pihaknya telah menegaskan kepada Gubernur Sulsel agar segera melakukan langkah definitif terhadap jabatan strategis.
“Makanya kami di DPRD khusus komisi A saat kita rapat interen rapat komisi dengan OPD terkait, ini kami meminta ketegasan dan merekomendasikan secepatnya mendefinitifkan dan menentukan pejabat-pejabat yang merangkap dan yang masih Plt,” ucap legislator PKS itu.
“Jadi saya secara pribadi dan lembaga dan sebagai ketua komisi A sangat mendesak kepada pemerintah atau Gubernur segera melakukan langkah-langkah untuk definitif pejabat,” sambung Andi Syaifuddin. (jun)
