MAKASSAR, BKM — Pemerintah akan membuka pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Tapi untuk penerimaan kali ini, dikhususkan pada seleksi kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan eformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/1161/M.SM.01.00.2021 tanggal 21 Juli 2021. Mengacu para SE itu, Pemerintah Kota Makassar sudah mengajukan formasi sesuai kebutuhan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar pun diundang untuk menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022 dan Penyerahan Surat Keputusan Menpan RB tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (13/9). Rapat itu dihadiri langsung Kepala BKPSDM Andi Siswanta Attas.
Lelaki yang akrab disapa Wanta itu saat dikonfirmasi via telepon oleh BKM, kemarin menerangkan untuk CASN tahun 2022,sesuai dengan instruksi dari pusat, yang akan diterima hanya PPPK. Tidak ada formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Kita rencananya hanya membuka seleksi untuk PPPK. Itu berdasarkan aturan dari pusat,” ungkap Wanta.
Dia menyebut,dari 760 formasi yang dibuka, rinciannya guru PPPK sebanyak 695 orang dan tenaga teknis 65 orang. “Jadi untuk tahun 2022, penerimaan CPNS untuk sementara ditiadakan. Yang ada hanya penerimaan PPPK,” tandasnya.
Sejauh ini, kata Wanta, belum ada petunjuk teknis (juknis) terkait waktu pelaksanaan seleksi. Namun sesuai penjelasan KemenPAN RB, seleksi diusahakan berlangsung September ini.
“Belum ada Juknis pelaksanaannya. Tapi diusahakan September. Begitu penjelasan Kemenpan RB,” tandas Wanta.
Formasi Pemprov
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terus memberikan peluang yang besar terhadap guru honorer di Sulsel.
Dibuktikan dalam setiap pengusulan formasi CPNS maupun PPPK, formasi guru yang memiliki peluang paling banyak dibuka. Hal itu tidak lepas dari perhatian Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman terhadap honorer, khususnya guru.
Untuk kebutuhan ASN tahun 2022, Pemprov Sulsel kembali mengusulkan kuota terbesar untuk formasi guru. Total pengusulan formasi PPPK sebanyak 10.587. Rinciannya, jabatan fungsional kesehatan sebanyak 29 formasi, jabatan fungsional guru 10.385 formasi, dan jabatan fungsional teknis 173 formasi. Rencananya, formasi 2022 ini akan berproses pada tahun 2023.
Atas komitmen itu, KemenPAN-RB memberikan penghargaan kepada Gubernur Andi Sudirman menjadi pengusul kuota guru terbesar di Indonesia sesuai kebutuhan tahun 2022.
Sementara itu, di tahun 2021, Pemprov Sulsel telah membuka formasi PPPK guru sebanyak 8.350 formasi dan yang memenuhi syarat untuk diangkat sebanyak 3.432 orang. Bahkan sebagian besar yang lolos PPPK itu merupakan honorer guru yang telah lama mengabdi.
Penghargaan itu diserahkan oleh Menpan RB, Azwar Anas kepada Gubernur Andi Sudirman pada Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022 dan penyerahan Surat Keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (13/9).
”Alhamdulillah, tahun ini kita kembali mengusulkan formasi PPPK guru. Usulan kami 10.385 formasi, dan pemerintah pusat menetapkan sesuai yang kita usulkan. Ini merupakan wujud komitmen kami akan pemenuhan guru di Sulsel dalam rangka mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang maksimal di satuan pendidikan,” ujar Andi Sudirman.
Mantan Ketua Umum Ikatan Guru Honore Indonesia (IGHI) Muhammad Ramli Rahim, mengapresiasi komitmen Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang peduli terhadap guru honorer.
“Alhamdulillah, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berpikir lebih maju. Menjadikan PPPK sebagai kesempatan memperjelas status dan pendapatan guru di Sulsel dan juga harapan akan karier guru,” ujar Ramli, Selasa (13/9).
Menurutnya, PPPK menjadi jalan untuk menjadikan guru memiliki kepastian status meskipun periodik, kepastian pendapatan dan memiliki harapan karier.
“Beberapa daerah tidak berani mengajukan formasi PPPK karena khawatir menjadi beban keuangan daerah, tetapi mereka tetap ingin menggunakan tenaga dan pikiran sang guru. Ini menunjukkan rendahnya perhatian kepala daerahnya terhadap guru. Namun Pak Gubernur Sulsel berpikir lebih maju,” tandasnya. (rhm-jun)
