MAKASSAR, BKM– Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar akan memangkas banyak anggaran yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Makassar di APBD Perubahan 2022 dan di APBD Pokok 2023 . Dasar dari pemangkasan tersebut, karena mengingat serapan anggaran di setiap OPD kurang.
Juru Bicara Banggar DPRD Makassar, H Hasanuddin Leo, membenarkan hal tersebut, Menurutnya, anggaran yang dipangkas disebabkan serapan anggaran yang minim di APBD Pokok 2022 sehingga dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2022 anggaran akan dirasionalisasikan.
“Lebih baik dirasionalisasikann, daripada banyak perencanaan anggaran tapi yang terealisasi sangat minim dibawah 50 persen semua. Bahkan PU dan Dinas Kesehatan yang mempunyai anggaran terbesar juga kita pangkas,” ungkapnya digedung DPRD Makassar,akhir pekan kemarin.
Bukan hanya itu, Banggar DPRD Makassar juga mengebut untuk menuntaskan pembahasan APBD Pokok 2023. Dimana anggaran di masing-masing OPD Pemkot Makassar dirasionalisasi. Seperti usulan anggaran terbesar di Dinas Pekerjaan Umum (PU) lantaran serapan anggarannya rendah di APBD Pokok 2022.
“Kita belajar melihat serapan di PU ditahun ini rendah sekali hanya 16 persen, ini karena perencanaan yang kurang matang. Makanya kami akan sesuaikan di Pokok 2023 nanti. Lebih baik anggaran untuk bansos serta mengusulkan penambahan anggaran logistik untuk BPBD sekitar Rp2 miliar,” bebernya.
Begitupun yang disampikan anggota Banggar DPRD Makassar, Mario David. Ia mengaku anggaran OPD terlalu besar, namun sangat sedikit yang dapat terealisasi. Sehingga silpa menjadi besar, untuk itu anggaran Dinas PU Makassar sebesar Rp 899,2 miliar di APBD Pokok menjadi Rp 638 miliar atau berkurang Rp 261 miliar di APBD Perubahan.
“Sudah banyak kita kasih anggaran untuk cepat mengatasi drainase, jembatan, jalan, lampu jalan, paving blok dans sebagainya yang memang menjadi kebutuhan terbesar warga. Tapi ada Rp261 milliar yang tidak terbelanjakan, karena tadi tidak punya perencanaan yang baik,” katanya.
Hal ini juga terjadi di Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perdagangan. Program fisik di SKPD tersebut banyak yang belum terealisasi
“Kita juga mengusulkan kemarin anggaran di Dinas perdagangan terkait revitalisasi beberapa pasar juga tidak terlaksana. Dispora terkait revitalisasi Karebosi dan kawasan olahraga yang ada di Untia, belum ada dilelang juga,” jelasnya.
Begitupun Dinas Pendidikan yaitu anggaran pembangunan rehabilitasi sekolah SD dan SMP. Dinkes ini terkait pembangunan Rumah Sakit Ujung Pandang Baru dan Rumah Sakit Batua, dimana program fisik banyak yang tidak berjalan karena terkendala lahan. (ita)