MAKASSAR, BKM — Anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar dipangkas. Langkah tersebut dilakukan karena sejumlah kegiatan di sejumlah OPD tidak berjalan maksimal. Malah ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan.
Berdasarkan hasil kajian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar dan rapat-rapat maraton yang digelar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), nilai anggaran yang dipangkas mencapai ratusan miliar. OPD yang anggarannya paling banyak dipangkas adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dari Rp899,2 miliar di APBD pokok, tersisa Rp638 miliar atau berkurang Rp261 miliar di APBD Perubahan. Selain itu, ada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pemuda Olahraga.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, pemangkasan itu dilakukan karena sejumlah kegiatan atau proyek dimultiyearskan. “Iya, ada beberapa kegiatan atau proyek multiyears. Kita rencanakan tahun depan fisiknya dilaksanakan,” jelas Danny.
Untuk menghindari keterlambatan, proyek-proyek itu harus dilelang dini. Desember tahun ini atau Januari tahun depan. Dia mengaku menghargai kerja-kerja Banggar di DPRD Makassar yang melakukan kurasi anggaran penyesuaian anggaran bisa dilaksanakan dan efektif berjalan. “Intinya, seluruh OPD harus serius menjalankan program prioritas Pemkot Makassar,” tegas Danny.
Sejumlah proyek yang gagal dilaksanakan tahun ini, di antaranya rehabilitasi dan pembangunan sekolah terintegrasi di Dinas Pendidikan. Sementara di Dinas Kesehatan, instansi terkait tidak mampu melaksanakan program program pembangunan Rumah Sakit Ujung Pandang Baru dan Rumah Sakit Batua.
Dinas Perdagangan yang belum bisa merealisasikan pembangunan beberapa pasar di Makassar. Sementara Dinas Pemuda dan Olahraga tidak bisa menjalankan program pembangunan sirkuit Untia, revitalisasi Karebosi hingga pembangunan Makassar Cor Area (Macca).
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar Mario David, menyebut ada dua masalah yang menyebabkan pengurangan anggaran di OPD. Yakni perencanaan yang kurang mantap dan terbentur persoalan pembebasan lahan. “Itulah faktor yang menghambat pelaksanaan sebuah proyek,” ujarnya.
Anggaran dari program yang gagal dilaksanakan tahun ini otomatis akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Namun, kata Mario, DPRD Makassar khususnya Banggar tetap akan mendorong program tersebut masuk dalam agenda program di 2023. Beberapa proyek bahkan akan dimultiyearskan dengan target penyelesaian di tahun 2024.
Menurutnya, anggaran OPD terlalu besar, namun sangat sedikit yang dapat terealisasi. Sehingga silpa menjadi besar. “Sudah banyak kita kasih anggaran untuk cepat mengatasi drainase, jembatan, jalan, lampu jalan, paving blok dan sebagainya yang memang menjadi kebutuhan terbesar warga. Tapi ada Rp261 milliar yang tidak terbelanjakan, karena tidak punya perencanaan yang baik,” jelasnya.
Legislator H Hasanuddin Leo, mengamini hal tersebut, Menurutnya, anggaran yang dipangkas disebabkan serapan anggaran yang minim di APBD Pokok 2022 sehingga dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2022, anggaran akan dirasionalisasikan.
“Lebih baik dirasionalisasikann, daripada banyak perencanaan anggaran tapi yang terealisasi sangat minim, di bawah 50 persen semua. Bahkan PU dan Dinas Kesehatan yang mempunyai anggaran terbesar juga kita pangkas,” jelasnya di gedung DPRD Makassar, akhir pekan kemarin.
Bukan hanya itu, Banggar DPRD Makassar juga mengebut untuk menuntaskan pembahasan APBD Pokok 2023. Anggaran di masing-masing OPD Pemkot Makassar juga dirasionalisasi. Seperti usulan anggaran terbesar di Dinas Pekerjaan Umum (PU), lantaran serapan anggarannya rendah di APBD Pokok 2022.
“Kita belajar melihat serapan di PU di tahun ini rendah sekali, hanya 16 persen. Ini karena perencanaan yang kurang matang. Makanya, kami akan sesuaikan di (APBD) Pokok 2023 nanti. Lebih baik anggaran untuk bansos, serta mengusulkan penambahan anggaran logistik untuk BPBD sekitar Rp2 miliar,” bebernya. (rhm-ita)
