MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar masih bisa bernafas lega. Beberapa programnya yang tidak bisa berjalan tahun ini bakal dilanjutkan di tahun 2023 mendatang.
Bahkan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tetap akan memperjuangkan hal itu.Termasuk anggarannya akan diupayakan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Koordinator Banggar DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, membenarkan hal itu. Ia juga mengaku, sempat menyayangkan beberapa program yang diusulkan di tahun ini tidak dapat terlaksana. Hal ini disebabkan lambannya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Meski begitu, kata ARA sapaan akrabnya, program yang mengacu pada pembangunan di Kota Makassar yang telah lama dinantikan masyarakat akan diusahakan tetap dilanjutkan tahun depan.
“Usulan itu kita alihkan di pokok 2023 ini, jadi tetap dimasukkan. Kita tetap menganggarkan dengan anggaran sama.Tapi kita tetap ultimatum ke OPD terkait untuk memastikan apakah program itu bisa dilaksanakan tahun depan,” ungkapnya di Gedung DPRD Makassar, Senin (26/9).
Lanjut legislator Fraksi Demokrat DPRD Makassar ini menambahkan, ada beberapa proyek di Pemkot Makassar dimultiyearskan dengan target penyelesaian di tahun 2024. Seperti program Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan program perbaikan sekolah hingga pembangunan sekolah terintegrasi.
Begitupun Dinas Perdagangan merealisasikan pembangunan beberapa pasar di Makassar dan Dinas Pemuda dan Olahraga menjalankan program pembangunan sirkuit Untia, revitalisasi karebosi hingga pembangunan Makassar Cor Area (Macca). Dinas Kesehatan program pembangunan Rumah Sakit Ujung Pandang Baru dan Rumah Sakit Batua.
“Jadi ditahun 2023 ini semua OPD nanti kita minta perencanaannya, alas hak tidak menjadi penghambat berjalannya program. Dengan begitu, anggaran program diatas otomatis kita alihkan di tahun depan dan menjadi program ditahun berikutnya,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Makassar, Hamzah Hamid, juga menjelaskan, bahwa program OPD akan lebih dipadatkan kembali yang menyangkut kepentingan masyarakat kota Makassar. Apalagi, target pajak juga mengalami penurunan, nilainya sisa Rp1,35 triliun lebih. Jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD Pokok sebesar Rp 1,63 triliun lebih.
“Karena tiga OPD Dinas PU Makassar, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga sama programnya. Makanya kita usulkan biar berjalan, di tahun depan. Jadi dari semua OPD, kurang lebih akan ada pergeseran anggaran. Karena ada beberapa OPD yang memang menganggarkan program fisik dan itu belum ada yang terlaksana, dan PU lebih-lebih banyak proyek fisik,”bebernya. (ita)
