MAKASSAR, BKM — Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel ke XVII 2022 yang akan dihelat di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba tak lama lagi. Event tersebut rencananya berlangsung Oktober bulan depan.
Walau begitu, soal anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, masih membuat bingung. Termasuk DPRD Sulsel.
Komisi E yang diketuai Rahman Pina, pada Senin (26/9) kembali memanggil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel Yasir Mahmud, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Andi Arwien Azis. Pemanggilan itu terkait pembahasan anggaran oleh Dispora Sulsel serta KONI.
Sebelum rapat berlangsung, Yasir dan Arwien menemui Rahman Pina. Sayangnya, pertemuan mereka berlangsung tertutup. Diperkirakan yang dibahas masih kurangnya anggaran KONI untuk melaksanakan Porprov.
Hal itu sejurus dengan penjelasan Rahman Pina. Menurut legislator Partai Golkar ini, pada pembahasan awal Dispora Sulsel tidak menjelaskan secara detail apa-apa kebutuhan yang paling mendesak. “Dispora hanya sampaikan secara umum, tapi kalau kami lihat urgensinya (kebutuhan KONI). Memang tidak bisa kalau tidak ada anggaran untuk Pekan Plahraga Provinsi. Ini kan masalah juga,” kata RP, sapaan karib Rahman Pina.
Ia menjelaskan bahwa Porprov sudah dipersiapkan jauh hari. Untuk itu pihaknya tengah mencari solusi bagaimana caranya kebutuhan anggaran bisa dibackup oleh pemprov.
“Kalau Rp2 miliar juga belum cukup. Bayangkan saja, acara tingkat provinsi dengan anggaran begitu kan. Acaranya saja berapa miliar. Maksud saya, membuat event begini kan kita harus berpikir objektif tentang kebutuhan,” tandasnya.
Karena itu pihaknya mencari jalan keluar agar Porprov bisa terlaksana dengan baik, dan anggaran yang dibutuhkan sesuai harapan KONI. “Sementara ini kami komunikasikan dengan BAKD. Kalau Dispora kan tidak mungkin ada anggarannya yang bisa digeser-geser. Sekarang ini kita lagi cari formulasinya dari mana sumber anggarannya. Kita kan terbatas sekali,” jelasnya.
Usai pertemuan secara tertutup, Yasir Mahmud dan Andi Arwien tidak bersedia berkomentar soal pelaksaan Porprov nantinya.
Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Sulsel Selle KS Dalle menolak jika Dispora menambah anggaran untuk KONI Sulsel sebesar Rp2 miliar pada APBD Perubahan 2022. Ia menegaskan bahwa soal tambahan dana hibah KONI harus dipertimbangkan terlebih dahulu.
Apalagi, menurutnya, dalam struktur kepengurusan KONI ada yang mengundurkan diri secara terbuka. Ia berharap ini bukan gejolak gunung es akibat adanya persoalan internal kepengurusan.
“Mohon maaf, kami tidak setuju soal tambahan anggaran dana hibah untuk KONI jika tidak ada hubungannya dengan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov),” ujar Selle KS dalle saat digelar rapat komisi E DPRD dengan Dispora Sulsel, Jumat (23/9).
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Muhammad Irfan AB. Menurutnya, rencana penambahan dana untuk KONI perlu dikaji. Irfan mengaku sependapat dengan legislator lainnya jika tidak ada hubungannya dengan Porprov, maka tidak akan disetujui. Karena tuan rumah Porprov Kabupaten Sinjai dan Bulukumba masih kekurangan anggaran.
“Saya kira kalau hanya untuk Rp2 miliar untuk Porprov ini sangat kurang. Karena kebutuhan anggaran untuk dua kabupaten tuan rumah lebih dari itu. Jadi ini harus betul-betul menjadi perhatian. Apalagi pengakuan dari Dispora tidak pernah dilibatkan soal Porprov. Hanya dilibatkan jika mau penambahan anggaran,” ucapnya.
Anggota Komisi E lainnya, Anwar Purnomo menyampaikan bila dirinya memang sejak awal prihatin. Sebab Porprov sebelumnya yang diadakan di Kabupaten Pinrang mendapat kucuran dana sebesar Rp10 miliar bersih. Sementara untuk tahun ini, Pemprov pada APBD 2022 hanya menganggarkan Rp5 miliar. Itupun untuk dua kabupaten yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan.
“Saya menganggap ada kemunduran. Apalagi sekarang ini dalam pemulihan ekonomi dan pemilihan olarhraga,” jelas Anwar Purnomo.
Sebelumnya, pada rapat Komisi E, Andi Arwien menyampaikan bahwa untuk rencana anggaran perubahan APBD 2022, pihaknya akan melakukan penambahan untuk KONI Sulsel sebesar Rp2 miliar.
“Pada APBD Pokok, untuk KONI sebesar Rp6 miliar dan pada (APDB) perubahan dapat tambahan sebesar Rp2 miliar. Sehingga anggaran hibah pada perubahan APBD menjadi Rp8 miliar lebih,” terangnya. Arwien juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama TGUPP telah mendorong KONI agar memaksimalkan penggunaan anggaran Rp5 miliar untuk kegiatan Porprov. Tapi pada kenyataannya ada yang dipakai oleh KONI di luar dari kegiatan Porprov.
“Sebagian anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan musprov, pelantikan pengurus KONI dan operasional untuk bayar gaji staf yang tidak lagi ada ketersediaan anggarannya. Anggaran Rp5 miliar digunakan untuk hal tersebut,” jelasnya.
Tapi, lanjutnya, penggunaan dana hibah sudah ada pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang mengatur peruntukan anggaran Rp5 miliar tersebut. “Jadi kalau tidak konsisten melakukan NPHD, maka menjadi tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran,” tegasnya. (rif)
