MAKASSAR, BKM — Pemilihan Umum Raya (Pemilu Raya) RT/RW se-Kota Makassar rencananya akan digelar November mendatang. Sesuai mekanisme yang tetapkan, satu suara untuk satu kepala keluarga (KK). Hak pilih diprioritakan ke kepala keluarga. Namun jika berhalangan bisa diwakili satu orang anggota keluarga.
Sejauh ini, Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperoleh data jumlah kepala keluarga.
Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Harun Rani, data yang diperoleh dari Disdukcapil, ada sekitar 451.000 KK se-Kota Makassar.
“Jadi itulah nanti yang akan menyalurkan hak pilihnya. Satu KK satu suara. Pemilihan dilakukan secara e-voting,” ungkapnya, kemarin.
Meski demikian, kata dia, pihaknya bersama Disdukcapil dan kelurahan tetap melakukan validasi data untuk menentukan daftar pemilih teta (DPT).
“Hal ini tentu saja untuk mengantisipasi hal yang dapat merugikan hak suara pemilih, seperti data penduduk saat ini berada di luar Kota Makassar. Oleh karena itu, kami, Capil dan kelurahan akan melakukan validasi data untuk menentukan DPT,” papar Harun.
Ia juga menyampaikan, semua masyarakat bisa mencalonkan, termasuk bagi para purna bakti RT/RW. Hanya saja, tetap melalui proses pendaftaran di tingkat kelurahan sekaligus mengikuti proses seleksi wawancara.
Lebih jauh, Harun mengemukakan bahwa draft Peraturan Walikota (Perwali) pelaksaan pemilihan RT/RW secara e-voting sudah rampung. Tetapi, masih sementara proses di Biro Hukum Setda Pemkot Makassar.
“Setelah Perwali ini sudah rampung secara keseluruhan, kita akan menentukan jadwal pelaksanaannya,” tuturnya.
Selain Perwali, lanjutnya, BPM juga dia masih menunggu data petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh kelurahan se-Kota Makassar.
“Masih sedikit kelurahan menetapkan petugas TPS-nya. Kita masih menunggu yang lainnya. Setiap TPS diisi oleh tiga orang. Untuk jumlah TPS sesuai dengan jumlah RT/RW yakni sebanyak 996 TPS,” ucapnya.
Sambil menunggu persiapan di atas, lanjut Harum, pihaknya telah melakukan sosialisasi 8 kecamatan dan beberapa kelurahan.
Langkah ini, menurut Harun, untuk menepis keraguan masyarakat pada aksi yang dilakukan di depan Balai Kota, Rabu (21/9/2022) silam.
“Semoga dengan adanya sosialisasi ini teman teman yang menolak e voting bisa mengerti,” tutup Harum. (rhm)
