MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menetapkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022.
APBD-P tahun ini sebesar Rp4.669.859.144.499,65.
Untuk pendapatan asli daerah (PAD) ditetapkan Rp3.984.594.321.856,00.
Defisit APBD-P tercatat sebesar Rp715.264.822.643,65. Pada pembiayaan, daerah masing-masing untuk penerimaan daerah Rp722.764.822.643,65 dan pengeluaran sebesar Rp7.500.000.000,00.
Sebelum APBD-P ditetapkan, Jumat sore (30/9), ada sejumlah catatan khusus dari anggota DPRD Kota Makassar.
Juru bicara dari Fraksi PKS Anwar Faruq menjelaskan pihaknya mengapresiasi komitmen Pemkot Makassar yang berkomitmen menjaga inflasi terkendali dengan baik di bawah 3 persen. Salah satunya dengan melakukan Gerakan Ojol Day.
Secara khusus, Anwar memberi penekanan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk memaksimalkan kinerja karena menyedot anggaran sangat besar.
“Kami khawatir, bila ini tidak diperhatikan maka Silpa pada tahun yang akan kembali tinggi. Kami ingin mengingatkan bahwa pada tahun 2021 yang lalu Silpa kita telah mencapai lebih dari Rp1 triliun. Untuk APBD Perubahan 2022 ini, kita berasumsi Silpa dilakukan perbaikan dan menurun dengan total target Silpa sebesar Rp722 miliar,” terang Anwar.
Juru bicara Fraksi PDIP Al Hidayat Samsu, menekankan terkait beberapa belanja modal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan , dan
drainase yang gagal lelang untuk segera diupayakan dilakukan lelang ulang.
Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Rahmat Taqwa Qurais
, meminta supaya Pemerintah Kota Makassar dalam membelanjakan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 taat azas, jujur, dan akuntabilitas.
Dia juga mendorong pemkot agar senantiasa mengacu pada seluruh aturan dan regulasi yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan pertanggungjawaban.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Arifin SH Kulle, meminta pemerintah mengoptimalkan aset yang dikelola BUMD, serta meningkatkan kinerja OPD untuk meningkatkan perlaksanaan apa yang sudah dianggarkan agar tidak terjadi Silpa di akhir tahun.
Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional Sangkala Saddiko, menjelaskan progres kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam kenyataannya banyak yang tidak berjalan dengan alasan belum ada perencanaan.
“Sangat naif dan mengherankan ketika memploting suatu anggaran dengan sebuah nilai namun tidak punya perencanaan,” cetusnya.
Menurut Sangkala Saddiko, gagalnya pembangunan sejumlah utilitas pada tahun berjalan, seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, pembangunan kantor camat dan lurah, pembangunan pasar serta berbagai infrastruktur, seharusnya menjadi warning bagi OPD agar lebih fokus pada tupoksi masing-masing
.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Andi Suharmika, menerangkan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan regulasi yang terkait,
untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebagai indikator pencapaian keberhasilan pengelolaan anggaran dalam tahun-tahun anggaran mendatang.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nunung Dasniar, meminta Pemkot Makassar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya transformasi digital pembayaran pajak daerah.
Dia juga mengingatkan Pemkot Makassar lebih mengefisienkan dan mengefektifkan belanja.
“Seperti kita ketahui bersama, serapan anggaran masih sangat rendah di bawah 60 persen. Padahal ini sudah masuk triwulan ketiga,” kata Nunung.
Juru Bicara Fraksi Nasdem Mario David, menyinggung kinerja Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Tidak berjalannya fungsi pengawasan dan pendampingan Inspektorat Makassar menjadi salah satu titik lemah jalannya serapan anggaran.
Titik kelemahan lainnya dari rendahnya serapan anggaran Pemkot Makassar yakni soal keseriusan OPD.
Karenanya, dalam APBD Perubahan ini ia meminta kepada seluruh SKPD dan jajarannya untuk lebih serius.
Mario juga meminta kepada wali kota dan wakil wali kota untuk menciptakan suasana dan kepastian kerja bagi seluruh ASN.
Yakni dengan cara memberi semangat, kesejahteraan yang lebih baik melalui peningkatan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) agar kinerjanya bisa baik.
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Hasanuddin Leo memberi sejumlah catatan penting.
Dia menyoroti anggaran pemilu raya yang akan dilakukan secara e-Voting sekitar Rp2,9 miliar, sebaiknya direvisi karena dinilai terlalu besar.
“Sebaiknya dievaluasi dan dikembalikan ke sistem manual agar menghindari potensi kecurangan,” ungkap Hasanuddin.
Dia juga meminta Pemkot Makassar membelanjakan APBD-P 2022 secara jujur dan akuntabilitas.
Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi yang hadir pada pengesahan APBD Perubahan, mengatakan pada dasarnya pemkot berkomitmen untuk melaksanakan APBD dengan baik, transparan, sesuai dengan program yang telah direncanakan.
“Alhamdulillah, karena penetapan APBD-P bisa on time. Tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan,” ujar Fatma.
Dia secara khusus mengomentari soal pelaksanaan e-voting RT/RW. Menurutnya, kegiatan ini harus dilakukan sesuai tahapan.
Soal Inspektorat, dia mengatakan fungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memang perlu lebih ditingkatkan lagi.
Soal curhat ASN yang berharap TPP-nya dinormalkan kembali, Fatma mengatakan itu bagian dari reward dan punishment yang diberikan ke OPD.
Jika serapan anggarannya baik, TPP-nya bagus. Begitu juga sebaliknya.
“Kita lihat juga dong serapan anggarannya. Jadi wajar, yang anggarannya tinggi itu yang kita harapkan jadi dapat dong TPP. Kalau tidak, punishmant tentu tidak dapat. Itu terkait kinerja,” tandasnya. (rhm)
