MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) melakukan penelitian bertema Menuju Efektivitas Pengelolaan 18 Revolusi Pendidikan.
Penelitian yang dilakukan oleh Balitbangda Makassar bekerja sama dengan tim peneliti dari Universitas Negeri Makassar.
Ternyata, dari hasil penelitian tersebut, masih banyak kepala sekolah yang tidak mengetahui 18 Revolusi Pendidikan yang menjadi salah satu program unggulan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota, Fatmawati Rusdi.
Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa sekolah memiliki pemahaman yang beragam mengenai 18 revolusi pendidikan.
Peneliti, Faridah mengungkap, indikator capaiannya dianggap belum terkomunikasikan dengan baik.
Sehingga sekolah tidak mengetahui apakah yang mereka lakukan sudah sesuai atau tidak.
“Indikator capaian terkait jumlah sekolah dan program yang diterapkan juga belum terlihat sebagai program yang terencana dan terukur,” ujarnya.
Adapun 18 revolusi pendidikan tersebut terdiri dari semua anak harus sekolah, semua adiwiyata, semua bebas nafza, sekolah sembilan tahun.
100 sekolah bintang, satu sekolah satu smart library, satu sekolah dua guru inovator, satu sekolah lima super student.
Satu sekolah dua smart class, satu sekolah satu super inovasi, satu sekolah Ima gang debat, satu anak satu tari.
Satu anak satu bakat, satu anak satu olahraga, satu anak tiga tanaman, festival bakat, olimpiade sekolah, dan liga debat.
Mentikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin Mustakim, membenarkan jika masih banyak kepala sekolah di Makassar yang tak tahu 18 revolusi pendidikan yang merupakan program unggulan Pemerintah Kota Makassar.
“Dari hasil penelitian itu ditemukan ada responden kepala sekolah yang tidak tahu 18 revolusi pendidikan,” ucap Muhyiddin.
Ia menjelaskan, revolusi pendidikan merupakan program Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang diterapkan pada 2015 saat periode pertamanya.
Program tersebut kembali dilanjutkan di periode kedua Danny jabat wali kota.Sehingga perlu dipertanyakan kinerja kepala sekolah yang tak tahu dengan program Pemkot Makassar tersebut.
“Kita mau cari tahu siapa responden itu, kalau dapat langsung saya sampaikan ke pak wali, saya anggap dia tidak mampu jadi kepala sekolah,” tegasnya.
Padahal kata mantan Kepala Dinas Sosial Makassar ini, implementasi revolusi pendidikan telah berjalan di sekolah.
Misalnya, saat gelaran F8 ratusan anak dilibatkan dalam kegiatan tersebut untuk memperlihatkan bakat dan potensinya.
“Satu anak satu tari itu dari mana, itu membuktikan implementasi dari 18 revolusi pendidikan,” sebutnya. (rhm)
