MAKASSAR, BKM — Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta Bank Indonesia (BI) dan pemerintah daerah untuk terus memantau harga dan menjaga tingkat inflasi pangan Indonesia yang saat ini masih terkendali. Selain harga pangan di pasar, pengendalian harga di tingkat petani pun harus terjamin sehingga kenaikan harga pangan sejalan dengan peningkatan pendapatan petani.
“Saya bersama Deputi Bank Indonesia, Pangdam TNI (Kodam Hasanudin) dan jajaran pemerintah daerah harus menyikapi inflasi dari kondisi global yang ada. Ingat, inflasi dunia itu lagi bergerak sangat signifikan. Indonesia, sesuai data, termasuk dalam jajaran negara yang inflasinya sekitar 4 persen lebih. Cukup rendah dibanding negara lain,” ungkap Mentan Syahrul saat diwawancarai pada acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan, di Taman Muccini Makassar, Senin (24/10).
Mantan gGubernur Sulsel ini menambahkan, rantai distribusi pangan yang panjang mengakibatkan harga sampai ke konsumen tinggi. Oleh karena itu, rantai distribusi pangan harus disederhanakan sehingga mengurangi pihak yang mempengaruhi harga pangan.
“Kita sudah diberikan alam yang luar biasa. Nah, ini tergantung kita, bagaimana para bupati, para gubernur bersinergi dengan semua pihak termasuk TNI, Polri dan ada Bank Indonesia yang terus memantau inflasi kita. Inflasi bisa terjadi kalau produktivitas komoditi pertanian terganggu. Termasuk beras dan saat ini beras kita over stock. Aman,” terang SYL.
Dalam kesempatan tersebut, Mentan SYL memaparkan strategi Kementan dalam menghadapi krisis pangan dunia. Pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pengendali inflasi seperti cabai dan bawang merah, serta untuk mengurangi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi.
Kedua, lanjutnya, pengembangan pangan substitusi impor seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu untuk substitusi gandum dan pengembangan ternak domba/kambing dan itik untuk substitusi daging sapi. Ketiga, peningkatan ekspor seperti sarang burung walet, porang, ayam, dan telur.
“Semua negara prihatin dengan kondisi yang ada dan kita harus memberikan prioritas yang utama. Pertanian itu untuk makan dan tidak bisa ditunda-tunda karena ini urusan makan rakyat,” jelasnya.
Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono, menyampaikan berbagai upaya BI untuk mengendalikan inflasi. Salah satunya dengan menjaga pasokan dan kelancaran distribusi barang dan penguatan ketahanan pangan.
Dalam upaya tersebut, pentingnya komitmen, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan BI, baik pada tingkat pusat maupun daerah, diperlukan dalam menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi pengendalian inflasi.
Lebih lanjut, Doni menyampaikan apresiasi kepada Sulsel yang mendapatkan predikat TPID Provinsi terbaik. “Proyeksi inflasi kita 6 hingga 7 persen sampai akhir tahun. Oleh karena itu, kita harus sama – sama menurunkan itu, karena ini bisa menurunkan daya beli masyarakat dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat kita,” jelasnya.
Doni menyebutkan, berbagai upaya BI untuk mengendalikan inflasi. Salah satunya dengan menjaga pasokan dan kelancaran distribusi barang dan penguatan ketahanan pangan.
Dalam upaya tersebut, pentingnya komitmen, sinergi dan kolaborasi antara BI dan pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah untuk menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi pengendalian inflasi.
“Untuk menahan tingkat inflasi Indonesia, Bank Indonesia melakukan beberapa upaya. Di antaranya menaikkan suku bunga, menjaga kestabilan nilai tukar, melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, serta membantu menjaga pasokan pangan. Semoga ke depan upaya kita mampu mengendalikan inflasi dengan baik,” tutup Doni.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Komisi XI Amir Uskara memberikan apresiasi pada TPID dan Bank Indonesia dalam mendukung pengendalian inflasi. Ketahanan pangan sendiri berkontirbusi sekitar 73 persen untuk pengurangan angka kemiskinan.
Menurutnya, rantai distribusi memang perlu diperpendek untuk menjaga harga pangan di masyarakat. Sejalan dengan itu, Amir Uskara berharap daya beli masyarakat terus terjaga melalui sinergi yang dilakukan.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tekanan inflasi jelang akhir tahun 2022, Bank Indonesia bersama TPID akan terus bersinergi menjaga stabilitas harga melalui penguatan kerja sama antardaerah (KAD) dan implementasi kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif).
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatangan komitmen bersama Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin dalam rangka ketahanan pangan komoditas penyumbang inflasi. Sinergi program pengendalian inflasi juga dilakukan dengan pihak lain dalam menangani permasalahan pasokan pangan termasuk akses pembiayaan.
GNPIP sendiri merupakan gerakan yang dilaksanakan di berbagai wilayah sebagai komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan diharapkan mendukung pemulihan ekonomi nasional. (rhm)
