MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersaing dengan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) sebagai calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Anies Rasyid Baswedan pada pemilihan presiden (Pilpres) 14 Februari 2024 mendatang.
Baik AHY maupun Aher memiliki kemampuan dan jaringan yang tidak diragukan. Sebagai Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, AHY telah mendapatkan dukungan dari seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai se Indonesia.
Sedangkan Aher kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS hingga dua kali terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat.
Lantas siapa yang diunggulkan untuk menjadi cawapres dari Anies.
Pemerhati dari lembaga survei dan konsultan politik PT Nurany Strategic Dr Nurmal Idrus mengemukakan bila
Anies Baswedan membutuhkan cawapres dengan geopolitik yang teruji. “Artinya, figur itu harus sudah teruji secara dukungan suara. Namun, jika membandingkan AHY dan Aher, maka peluang kenaikan elektoral sangat mungkin terjadi pada AHY, namun jika dibandingkan dengan Ridwan Kamil dan Khofifah yang punya basis elektoral di Jabar dan Jatim, maka tentu keduanya lebih baik dari AHY,”jelas Nurman Idrus yang pernah tercatat sebagai Ketua KPU Kota Makassar ini, Senin (31/10).
Pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad menilai jika AHY lebih berpeluang sebagai representasi kaum millenial dan tokoh partai yang melengkapi Anies.
Aher: Jalan Negara Menuju Kesejahteraan Masih Jauh
MANTAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bertemu dengan Ahmad Heryawan alias Aher di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari kegiatan pelatihan relawan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diinisiasi Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS.
Dalam sambutannya, Aher mengatakan bahwa negara hadir untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Keamanan merupakan hasil dari tidak adanya rasa takut, sementara kesejahteraan diindikasikan dari tidak adanya rasa lapar.
Menurut Aher, jalan negara menuju kesejahteraan masih cukup jauh karena adanya persoalan yang belum terselesaikan baik dari hasil pembangunan saat ini yang berdampak pada masalah sosial maupun dari masalah eksternal.
“Ada 17 persen dari 88 juta kepala keluarga yang masih masuk kelompok pra sejahtera. Mengapa ini terjadi, karena salah satunya adalah rendahnya pendidikan. Dari 17 persen tersebut, 50 persen di antaranya lulusan sekolah dasar. Inillah persoalannya,” ungkap Aher.
Menurutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus melalui pendidikan dan kesehatan. Mengutip dari UNESCO, pendidikan yang baik minimal SLTA dan S1. Jika pendidkan sudah merata dan bisa mencapai indeks 0,94, maka bisa mendekati angka kesejahteraan.
“Apalagi jika ditopang dengan kesehatan dasar yang prima. Di Jawa Barat, posyandu berperan dalam membangun kesehatan dasar. Kita lakukan baik lewat pemerintah melalui APBD mapun melalui relawan-relawan kita di lapangan. Kita menjadi masyarakat sipil yang menjadi mitra negara dalam membangun Indonesia yang lebih baik.”
Aher mengatakan, meski pembangunan diukur dari pertumbuhan ekonomi makro, namun dampaknya harus bisa juga untuk sampai pada level mikro.
“Kesejahteraan masyarakat pada level yang paling bawah juga (harus) terdampak (dari pembangunan).”jelasnya.
Anies hadir dalam kapasitasnya sebagai pendiri gerakan Indonesia Mengajar menegaskan bahwa masalah utama pendidikan di Indonesia adalah guru. Mereka yang berprestasi di kampus tidak berminat menjadi guru dan lebih memilih profesi lain. Apalagi menjadi guru di daerah-daerah pedalaman dan terpencil.
“Padahal sebenarnya mereka ini mau menjadi guru, yang tidak mau adalah menjadi guru seumur hidup. (Maka) kami tawarkan mereka insentif non material. Kami tidak pernah menawari mereka rupiah, karena mereka pasti akan membandingkannya dengan di kota. Kami tawarkan apakah mereka mau punya bekas yang akan terus diingat seumur hidup oleh anak-anak di pedalaman ini. Sesuatu yang mulia harus diturunkan dengan sesuatu yang rasional,” ungkapnya.
Anies mengatakan bahwa ada dua pendekatan ketika melakukan aktifitas sosial, yaitu program dan gerakan. Sifat program adalah pelakunya hanya terbatas pada mereka yang terlibat di dalamnya, sedangkan gerakan lebih melibatkan sebanyak mungkin masyarakat.
“Hampir semua kegiatan kita bersifat program sehingga orang-orang yang berada di luar program hanya akan menjadi penonton. Republik ini tidak dibangun dengan program, tapi dengan gerakan. Misalnya, saat awal merdeka, ada 95 persen penduduk Indonesia yang buta huruf. Pemerintah lalu membuat gerakan untuk memberantas buta huruf dengan mengajak masyarakat yang bisa membaca untuk mengajar mereka yang buta huruf. Bung Karno tahun 1948 mengajak masyarakat yang melek huruf di alun-alun Yogyakarta untuk mengajar.”
Dalam bahasa terkini, tutur Anies, gerakan adalah kolaborasi. Ketika mendorong gerakan seperti Indonesia Mengajar, maka harus ada pesan yang membuat orang terpancing untuk ikut memikirkan sehingga berujung pada keterlibatan.
“Indonesia Mengajar menawarkan pengalaman baru yang akan didapat oleh mereka yang terlibat. Bukan menceritakan adanya suatu masalah untuk diselesaikan, melainkan apa yang mereka dapatkan jika berpartisipasi dalam gerakan ini.”ujarnya. (rif)
