MAKASSAR, BKM–Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mendorong dan memberi ruang perempuan sebagai penyelenggara pemilu, khususnya pada pengawas tingkat kecamatan, terjawab dalam pelaksanaan rekrutmen Panwascam untuk Pemilu 2024.
Ada kenaikan rata-rata tingkat provinsi sebanyak 10%, dari 18% Pemilu 2019 menjadi 28 % pada pemilu 2024.
Komisioner Bawaslu Sulsel Syaiful Jihad mengemukakan bila hanya 1 Kabupaten/kota yang jumlah dan prosentase nya tetap (tidak naik), yaitu Kota Makasar. “Kabupaten dan Kota lain semuanya mengalami peningkatan yang signifikan,”ujar Syaiful Jihad, Selasa (1/11).
Menurut Syaiful Jihad, target minimal 30% secara keseluruhan, belum mencapai, tetapi melihat peningkatan yang terjadi di semua Kabupaten/Kota, menggambarkan bahwa komitmen Bawaslu untuk menjadikan isu affirmasi keterwakilan perempuan jelas dan akan tetap diusung.
Sebelumnya, komisioner Bawaslu Sulsel lainnya yakni Amrayadi juga menilai jika Pemilu 2024 akan banyak dinamika utamanya banyak hal-hal tidak terduga seperti potensi pelanggaran. Maka dia melihat butuh kerja sama antar pemangku kepentingan untuk meminimalisir kemungkinan potensi konflik yang ada.
Amrayadi melihat ada hal urgensi yang perlu menjadi perhatian di Pemilu 2024 yaitu politik identitas suku,ras, agama , dan antargolongan(SARA), politik uang dan penyalahgunaan anggaran, pelanggaran netralitas ASN TNI/Polri dan kepala desa, data dan pemutakhiran data pemilih, kerumitan pemungutan dan penghitungan percepatan hasil terakhir hoax atau berita bohong.
“Maka kerja sama pemangku kepentingan dibutuhkan, agar ini menjadi perhatian kita bersama,” kata Amrayadi dalam Rapat Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bersama Lembaga Kepemiluan di Plazgozz Cafe, kota Makassar, Senin (31/10).
Selain itu Ketua KPU Soppeng periode tahun 2018 ini mengingatkan walaupun Bawaslu dan KPU punya pengalaman Pemilu dengan lima kotak suara di 2019, namun tidak dengan Pilkada. Terlebih di tahun 2024 mendatang, akan ada 514 Pemilihan Bupati dan Walikota, lalu 33 Pemilihan Gubernur kecuali Yogyakarta.
“Tentu kami penyelenggara akan agak repot, maka kami Bawaslu sangat perlu dukungan dari lembaga pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, urainya.
Meski begitu, Amrayadi mengungkapkan Bawaslu tidak bekerja dengan tangan kosong. Ada strategi yang telah disiapkan.
Amrayadi menambahkan bila pencegahan potensi pelanggaran dengan pengawasan secara langsung. Ini dapat dipecahkan dengan identifikasi dan pemetaan kerawanan (Indeks Kerawanan Pemilu) dan pelanggaran pemilu
koordinasi, supervisi, membimbing, memantau dan evaluasi penyelenggaraan pemilu.
“Bisa juga dengan koordinasi melibatkan instansi Pemerintah untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga,” kata dia.
Hadir sebagai pembicara yakni Ketua DKPP Periode 2017-2022 Prof.Dr. Muhammad yang mengingatkan jajaran Bawaslu se-Sulawesi Selatan akan pentingnya integritas bagi penyelenggara pemilu. Apalagi, kata dia, belum lama ini ratusan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) baru saja dilantik.
“Panwascam posisinya adhoc, tapi tidak boleh berpikir adhoc. Kita utamanya anggota Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota harus terus mengingatkan jajaran untuk menjaga integritas. Panwascam itu pijakan pertama. Integritas harus diutamakan dari mereka,” tegas Prof. Muhammad.
Ia menjelaskan, anggota Panwascam adalah garda terdepan yang harus menjadi part of solution. “Anggapan atau tuduhan bahwa panwas adalah part of problem harus dibuktikan dengan profesionalisme dan integritas. Tegaskan bahwa mereka adalah garda terdepan, bukan pelengkap,” jelasnya.
Diketahui, kegiatan ini dihadiri Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Pencegahan dari 24 kab/kota, serta 40 orang dari unsur OKP (Pemantau Pemilu Terakreditasi). (rif)
