MAKASSAR, BKM– Masih maraknya aktivitas anak jalan (anjal) gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kota Makassar membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar angkat bicara. Dewan meminta masyarakat ikut terlibat mengatasi anjal dan gepeng dengan tidak memberikan uang di jalan atau di tempat anjal dan gepeng beristerahat.
Anggota DPRD Makassar Hamzah Hamid, mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Sosial, Dinas Perhubungan dan satpol PP sudah sering melakukan penindakan terhadap anak jalan dan gepeng di beberapa wilayah. Bahkan mengusut orangtua atau oknum yang sengaja memperkerjakan anaknya sebagai anjal.
“Kita sudah sering melihat anjal ini ada dimana-mana, bahkan ada beberapa wilayah yang kita tahu itu banyak sekali anjal dan gepengnya. Ketika diraziapun belum ada saya liat efek jera untuk tidak lagi ke jalanan. Nah ini peran pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk mengatasi masalah ini,” ungkapnya, Minggu (6/11).
Lanjut legislator PAN DPRD Makassar ini bahwa masih banyak warga tidak paham apa saja yang tidak boleh dilakukan di jalan raya karena menganggu ketertiban umum. Terlebih lagi masih banyak ditemukan orangtua dan oknum terindikasi melakukan eksploitasi terhadap anak.
“Mereka beralasan pada masalah kemiskinan, padahal sedianya anak-anak ini memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan dan itu bisa diupayakan oleh pemerintah kota,”katanya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, permasalahan anjal, gepeng, dan pak ogah bukan semata-mata tugas pokok Pemkot Makassar saja. Namun juga dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah kota seperti tidak memberi uang ke mereka.
“Bukan hanya pemerintah kota melalui Dinas Sosial, satpol-PP misalnya, tapi harus ada pelibatan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, RT/RW. Mereka harus ikut mendampingi dalam penyelesaian anjal dan gepeng tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman juga menegaskan, tidak ada solusi yang bisa ditawarkan pemerintah kota bahkan belum dibangunnya penampungan gepeng dan anjal. Hal ini menjadi penyebab tidak bisa diselesaikannya persoalan gepeng dan anjal.
“Inikan jelas aturannya dan sanksinya bagi kedapatan. Tapi kenapa sampai sekarang tidak ada efek jera, karena penegakkan dan sanksi yang diberikan tidak efektif. Padahal masyarakat sudah gerah dengan kondisi seperti itu,” jelasnya.
Selain itu, legislator Fraksi PKS DPRD Makassar ini mengaku gepeng dan anajal akan terus ada menghiasi kota Makassar selama tidak aturan tegas bagi mereka. Namun, masalah dalam konteks ini ada orang sengaja memiskinkan dirinya, biar bisa bekerja menjadi gepeng dan anjal.
“Banyak memang kita temukan dibeberapa daerah ini beri kontribusi banyaknya anjal dan gepeng di Kota Makassar. Tiga OPD ini yang bekerja dalam mengelolah pemerintahan ini tidak mudah. Karena kondisi saat ini banyak yang mengaku miskin dan tidak mau capek bekerja, hanya mau minta-minta saja,” tuturnya. (ita)