MAKASSAR, BKM–Rencana pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, pemilihan Wali Kota (Pilwali) serta pemilihan bupati (Pilbup) yang digelat serentak pada 27 November anggarannya mulai dibawas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Biro Pemerintahan mengajukan anggaran ke DPRD Sulsel senilai Rp200 juta untuk Desk Pilkada guna memonitoring awal persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
“Ini baru masuk tahapan, karena kami bersama Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) itu sudah ada penyampaian dari pusat untuk mempersiapkan dana Desk Pilkada,” ujar Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel, Idham Kadir usai rapat pembahasan Ranperda tentang APBD 2023 di Gedung Tower DPRD Sulsel, Makassar, Senin (7/11).
Menurut Idham Kadir, usulan anggaran tersebut, untuk persiapan awal tahapan yang akan digunakan tahun 2023. Selain itu sebagai tahap pertama untuk pemantauan permasalahan yang dimonitoring di daerah jelang Pilkada.
Soal anggaran yang minim untuk monitoring pelaksanaan tahapan, Idham mengatakan sejauh ini dianggap cukup.
“Ini baru untuk tahapan awal yang kita minta. Kalau 2024 baru kita minta full karena sudah tahun Pilkada. Jadi, kami bersama Kesbangpol. Bisa lebih besar lagi (anggarannya) karena tahapan inti Pilkada sudah masuk,”jelasnya.
Sedangkan untuk proses pergantian jabatan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota usai masa jabatan habis dan akan diisi Pejabat (PJ) Kepala Daerah di 13 daerah pada tahun 2023 yang melaksanakan Pilkada serentak 2024, kata Idham, anggarannya tentu dari Kementerian Dalam Negeri.
“Inikan PJ dimulai pada 2023, nanti ada 13 Kabupaten Kota. Itu sudah cukup lah (anggaran monitoring awal). Kalau terkait dengan PAW (Pemberhentian Antar Waktu) anggota dewan itu tergantung DPRD,” katanya.
Meski demikian, usulan anggaran itu masih bersifat sementara, karena masih akan dibahas lebih lanjut di Komisi A Bidang Pemeritahan berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak.
Wakil Ketua Komisi A, Fadriaty AS menilai anggaran yang disebutkan senilai Rp200 juta diakui sangat kecil. Sedangkan ada 13 daerah di Sulsel akan melaksanakan Pilkada.
“Ternyata itu dana awal Rp200 juta untuk Desk Pilkada, yang besar nanti itu pada 2024. Anggaran itu hanya mengurus dokumen dan SK nanti. Ada 13 daerah yang berakhir 2023. Ini diusulkan karena tidak ada sama sekali anggaran di Desk Pilkada makanya diusulkan,” sebut dia.
Sedangkan untuk pengusulan PJ, sudah ada anggaran disiapkan. Namun yang miris di Biro Pemerintahan, anggaran perjalanan dinasnya hanya Rp79 juta, tentu ini juga menjadi perhatian. Dan sampai saat ini mereka pun belum diberikan Pagu Anggaran oleh TPAD.
Anggota Komisi A DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni (RPG) menambahkan bila pihak DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulsel harus dari sekarang memikirkan terkait rancangan anggaran dan Ranperda Tahun Anggaran 2023. (jun/rif)
