Bawaslu Gowa Sosialisasikan JDIH Agar tak Ada ASN Melanggar

GOWA, BKM–Setiap kali dilaksanakan pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) maka ada-ada saja ditemukan pelanggar non masyarakat atau dengan kata lain pelanggar dari aparatur sipil negara (ASN).
Untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas dari para ASN, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun mensosialisasikan sebuah aplikasi bernama JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Ketua Bawaslu Gowa Samsuar Saleh, Selasa (8/11) mengatakan karena pentingnya aplikasi ini untuk diketahui seluruh ASN maka pihak Bawaslu merancang kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gowa terkait penerapan JDIH tersebut.
Selasa pagi kemarin, Ketua Bawaslu Gowa bersama sejumlah Koordiv lingkup Bawaslu Gowa melakukan audiens dengan Sekretaris Kabupaten Gowa Kamsina.
Audiens ini digelar dalam rangka sosialisasi aplikasi JDIH tersebut dan penjajakan perjanjian kerjasama yang akan dilakukan Bawaslu dengan Pemkab Gowa.
“JDIH ini merupakan aplikasi yang memuat regulasi, informasi hukum dan produk hukum terkait dengan Pemilu dan pemilihan lainnya seperti Pilpres, Pileg, Pilkada. Ini salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran netralitas ASN menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 mendatang,” kata Samsuar.
Dengan adanya aplikasi JDIH ini tambah Samsuar maka diharapkan ASN di Gowa dapat lebih mudah mengakses informasi hukum terkait Kepemiluan.
“Aplikasi JDIH ini bisa diunduh pada google playstore masing-masing atau cukup mengirim pesan WhatsApp ke Layanan PARALLU Bawaslu Gowa dengan nomor +62 858-2786-3537. Harapan kami, ASN bisa lebih paham terkait dengan regulasi yang mengatur netralitas ASN dalam Pemilu dan pemilihan nanti dan kedepan sudah tidak ada alasan ASN melanggar karena kurang pengetahuan terkait regulasi Pemilu dan pemilihan itu sendiri,” papar Samsuar.

Laman: 1 2