MAKASSAR, BKM–Sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan dan pemuda yang selama ini menjadi basis suara untuk Partai Golkar bisa semakin menjauh bahkan terkesan satu demi satu lepas dan beralih ke tokoh lain yang aktif dipartai bukan berasal dari Golkar.
Sebutlah Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI), Karang Taruna Indonesia ( KTI) hingga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. ( AMPI) di Sulawesi Selatan.
Lepas bisa juga bermakna bukan dikendalikan oleh politisi Golkar dan bisa juga karena terjadi dualisme kepengurusan.
Seperti diketahui, dualisme kepemimpinan KNPI Sulsel, satu dipegang oleh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Nurkanita Maruddani dan satu lagi dikendalikan oleh politisi Partai Nasdem Andi Arham Basmin Mattayang.
Sebelumnya KNPI Sulsel dipegang oleh Imran Eka Saputra yang dikenal sebagai politisi Golkar.
Adapun Ketua KTI Sulsel juga terjadi dualisme antara kubu Politisi Golkar Andi Ina Kartika dengan kubu politisi Partai Gerindra Harmansyah.
Kubu Andi Ina diakui oleh Pemprov Sulsel dan Dinas Sosial Sulsel, sedangkan kubu Harmansyah didukung oleh kubu DPP KTI.
Sebelumnya KTI Sulsel dipegang oleh Farouk M Betta, Andi Yagkin Padjalangi dan Ajiep Padindang.
Demikian pula dengan Ketua AMPI Sulsel yang terpilih secara aklamasi yakni Andi Nurhaldin Halid, namun ketua umum DPP AMPI Jerry Sambuaga menunjuk Abdul Natsir sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua.
Jerry Sambuaga merupakan politisi Golkar yang kini tercatat sebagai wakil menteri perdagangan RI.
Jika DPP tak mengakui Andi Nurhaldin lalu dilakukan Musda ulang dan bukan kader Golkar yang terpilih, maka diyakini wacana diatas semakin terbuka.
Abdul Natsir yang ditemui ketika mempersiapkan kedatangan Ketua umum DPP Golkar Airlangga Hartarto di Four Poin By Sheraton soal peluang basis golkar yang tergerus hanya tersenyum.
Pemerhati politik dari PT Nurany Strategic Dr Nurmal Idrus mengemukakan antara partai politik dengan organsiasi kemasyarakatan tidak liniear. “Saya pikir kepemimpinan dan pengendalian dalam organisasi massa dan kepemudaan tak bisa dilinearkan dengan hasil politik. OKP dan Ormas dengan fungsi tersendiri tak bisa dicampuradukkan dengan basis politik tertentu. Jadi, menurut saya tak akan ada pengaruh apa-apa,”jelas Nurmal yang pernah tercatat sebagai Ketua KPU Kota Makassar ini.
Pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad berpendapat bila Golkar jaga posisi strategis melalui penguatan organisasi sebagai basis Golkar. “Tampaknya sekarang melemah, jangan sampai lepas ke non kader,”ucap Firdaus Muhammad.
Adapun pengamat dari Unibos Dr Arief Wicaksono berpendapat tanpa bermaksud menihilkan peran organisasi sayap partai politik manapun, menurut para pakar kurang ada relevansinya jika meletakkan organisasi seperti itu, apple to apple dengan partai politik dalam sumbu basis eletoral.
“Partai politik memiliki garis demarkasi yang jelas dan tegas dari organisasi sayap, meskipun dulunya organisasi itu adalah bagian dari media perjuangan partai politik, atau bahkan yang identik sekalipun dengan partai politik tertentu. Salah satu yang dimiliki oleh parpol namun dimiliki oleh organisasi sayap kepemudaan misalnya, yaitu party identification. Lagipula, perpecahan internal organisasi sayap yang akhir-akhir ini menjadi trend itu justru melemahkan konsolidasi kepartaian. Bahkan bisa jadi partai politiknya pun akhirnya ogah mengakui organisasi itu bagian dari dirinya,”pungkas Arief Wicaksono. (rif)