Gubernur Akmal Buka Rakortek Pusat dan Daerah

MAMUJU, BKM — Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pusat dan Daerah Tahun 2022 dalam rangka implementasi dan monitoring Perpres Nomor 50 Tahun 2018 tentang koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi di Ballroom Hotel d’Maleo Mamuju, Selasa (15/11).

Melalui tema “Kolaborasi Pentahelix Membangun Transmigrasi Mendukung Pencapaian SDG’s Desa Untuk Indonesia Maju”, kegiatan tersebut menghadirkan Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDTT RI, Rajumber Prihatin.
Akmal mengatakan, kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagaimana RPJMN difokuskan pada revitalisasi kawasan transmigrasi, khususnya di 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.
“Transmigrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sulbar, melihat pertumbuhannya dinilai sangat bagus. Salah satu percontohan Desa Transmigrasi yang cukup berkembang , dan satu- satunya di Indonesia yaitu tambak udang Paname di Pasangkayu,”kata Akmal
Pada akhir tahun 2024 dari 52 kawasan tersebut ditargetkan sebanyak 7 (tujuh) kawasan berstatus berdaya saing, 12 berstatus berkembang dan sebanyak 33 kawasan berstatus mandiri serta 100 kawasan prioritas kementerian. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi tersebut dinilai pasti tidak dapat dicapai dan ditentukan sendiri oleh Kementerian Desa dan Transmigrasi.

Namun, membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak, baik dengan kementerian, lembaga pemerintah daerah, media, masyarakat maupun swasta. Salah satunya adalah sharing dana APBD antarprovinsi dan kabupaten yang surplus ke daerah yang membutuhkan anggaran pembangunan sarana dan prasarana.
“Diperlukan suatu kolaborasi dan sinergitasi yang baik dalam membangun suatu kawasan transmigrasi yang dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam(SDA),”sebut Akmal Malik
Disampaikan, Pemprov Sulbar sangat berkomitmen mendukung program yang ada dengan unsur lokalitas desa. Kebijakan ini mengarahkan semua aktivitas pembangunan menjadi bagian dari upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis desa.
Pembangunan transmigrasi diprioritaskan pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi SDA, melalui pengintegrasian pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan sebagai hinterland, dengan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Laman: 1 2