MAKASSAR, BKM– Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar mendesak pemerintah kota untuk fokus pada pemeliharaan dan pembangunan gedung perkantoran di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pokok 2023 mendatang. Hal ini dikatakan dewan karena masih banyak ditemukan bangunan perkantoran yang tidak layak huni.
Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile mengatakan, hingga kini belum ada pemenang tender untuk belanja pemeliharaan bangunan gedung, bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung kantor di sekretariat DPRD Makassar yang telah dianggarkan di tahun ini sebesar Rp187.520.000.
Begitupun dengan pemeliharaan bangunan gedung, bangunan gedung tempat kerja Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp197.723.000 dan pemeliharaan gedung Badan Penanggulan Bencana Rp170.708.000.
“Ini sudah ada tiga anggaran pemeliharaan gedung yang sekarang dilelang sudah habis masanya. Dipastikan anggaran ini tidak bisa lagi dipakai atau akan menjadi Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran). Sedangkan ada banyak gedung yang perlu untuk merenovasi atau membangun beberapa gedung perkantoran yang tidak lagi layak huni,” ungkapnya di Gedung DPRD Makassar, Kamis (17/11).
Lanjut legislator dari Fraksi PDIP DPRD Makassar ini bahwa anggaran pemeliharaan dan pengadaan gedung baru harus dianggarakan kembali di APBD Pokok 2023. Pemeliharaan bukankah regulasi mengamanahkan APBD disusun berdasar pada lima indikator input, output, outcome, benefid dan imfact, maka seharusnya dalam evaluasinya juga harus menggunakan lima Indikator tersebut.
“Kita sudah usulkan anggaran yang terhambat agar diusulkan kembali di APBD 2023 dan ditambah pembangunan gedung lurah, puskesmas yang masih menumpang agar dibuatkan gedung baru. Sehingga, hasilnya akan lebih terukur sekaligus menjadi referensi perencanaan kedepannya yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid, juga mendesak di APBD tahun 2023 dianggarkan pembangunan gedung perkantoran, puskesmas dan pasar yang kini tak layak. Selain itu, utilitas lainnya terkait dengan infrastruktur jalan dan drainase serta fasilitas pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami meminta pemkot fokus pengembangan beberapa puskesmas, pembangunan Pasar Cendrawasih dan Pasar Sambung Jawa, pembangunan kantor Camat Mariso, pembangunan kantor Lurah Mattoangin, Mario dan Kunjungmae,” ujarnya.
Legislator Fraksi PAN DPRD Makassar ini juga mengaku program kegiatan lainnya harus memperhatikan hasil-hasil reses dan musrenbang.
Hal lain yang harus menjadi perhatian utama adalah terkait validasi data terhadap masyarakat kurang mampu/miskin yang seharusnya mempunyai hak atas berbagai bantuan sosial dan pelayanan kesehatan, Namun karena tidak validnya data yang ada, mereka tidak mendapatkannya. (ita)
