TAKALAR, BKM–Legislator Partai Golkar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga telah mengakhiri pelaksanaan reses masa Sidang Pertama Tahun 2022/2023 di wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar, Rabu (23/11).
Lokasi reses selama di Tanakeke yakni di Desa Mattiro Baji, Desa Rewataya, Desa Tompotana, Desa Maccini Baji dan terakhir di Desa Balangdatu.
Rangga lebih jauh menjelaskan bahwa pelaksanaan reses titik kelima atau terakhir di Desa Balangdatu dengan antusias warga masyarakat begitu besar sama halnya pada empat titik sebelumnya, peserta yang hadir tersebut melebihi jumlah undangan yang diedarkan yakni 150, namun keinginan hadir masyarakat sulit dibendung sehingga yang mengikuti kegiatan reses berjumlah 200 orang lebih, dan yang berkembang di dalam dialog pada umumnya sama dengan titik sebelumnya dominan kebutuhan dan usulan masyarakat adalah sarana dan prasarana perikanan nelayan diantaranya kebutuhan bibit rumput laut, tali bentangan rumput laut, masin kapal, dan alat tangkap. “Oleh karena Desa Balangdatu secara geografis mempunyai wilayah pertanian, masyarakat juga mengusulkan bantuan pertanian diantaranya pupuk dan alsintan serta kebutuhan pertanian lainnya, masyarakat juga mengharapkan pemerintah provinsi dapat memberi perhatian terhadap infrastruktur desa diantaranya jalan penghubung desa dan jalan setapak. Dan lebih jauh masyarakat juga mengharapkan adanya interkoneksitas jalan penghubung antar desa,”ujar Rangga.
Salah satu tokoh Balangdatu Dg Mile mengatakan selama ini memang masyarakat di pulau diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah karena hampir tidak pernah tersentuh pembangunan, khususnya pendidikan dan infrastruktur jalan maupun penerangan listrik karena masyarakat di kepulauan tanakeke belum dapat menikmati listrik 24 jam.
Lebih jauh Rangga mengatakan dari serangkaian hasil reses secara kolektif akan menjadi referensi dan informasi penting dalam proses dan mekanisme pembahasan perencanaan anggaran bersama pemerintah Provinsi Sulsel dan Reses ini memang wadah untuk menampung aspirasi yang kemudian akan diperjuangkan menjadi salah satu prioritas pada perubahan APBD pokok 2023 dan APBD pokok 2024. (rif)
