Gubernur Disebut tidak Transparan

MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Sulsel Arfandi Idris menyebut, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam menyelenggarakan pemerintahannya terkesan tidak transparan dan sembunyi-sembunyi. Penilaian
itu dilandaskan pada sikap gubernur yang telah melayangkan surat usulan pemberhentian Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel ke pemerintah pusat sejak 12 November 2022 lalu, dan baru mencuat pada Senin, 21 November 2022.

Hal itu diketahui ketika adanya rilis resmi dari pihak Diskominfo Sulsel, lewat grup rilis resminya. Surat yang dilayangkan tersebut bernomor 800/0019/BKPSDMD tertanggal 12 November 2022.

Arfandi yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Arfandy Idris menerangkan, jabatan struktural seperti sekprov jika dilakukan pemberhentian harus melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Karena, ucap dia, sekprov seyogyanya menjabat selama lima tahun. Kalau pun ada masalah dalam kinerjanya harus dilakukan evaluasi selama dua tahun.

“Apakah pemerintah daerah sebelum usulan pergantian itu mereka sudah melalui mekanisme yang sudah diatur dalam Permendagri? Karena memang sedapat itu Pak Sekda kan lima tahun. Kalau ada masalah kan evaluasi dua tahun. Bila ada pelanggaran hukum atau yang lain, baru bisa diajukan pergantian,” terang Arfandy, Kamis (24/11).

Ia juga menjelaskan, hingga saat ini alasan pemberhentian Abdu Hayat Gani sebagai Sekprov Sulsel masih belum diketahui secara pasti. Sebab belum ada satu pun pernyataan gubernur terkait pemberhentian itu.

Laman: 1 2 3