BULUKUMBA, BKM — Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf memastikan jabatan dari aparaturnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Ia tak ingin, jabatan itu karena hubungan kedekatan tanpa ada kompetensi di bidangnya.
“Jangan karena dekat dengan saya, atau pak Wabup dan pak Sekkab anda dapat jabatan. Saya mau semua yang menjabat sesuai dengan kompetensinya,” ujar Muchtar Ali Yusuf dalam sambutannya pada launching aksi perubahan PKA dan PKP di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba, Rabu (23/11).
Muchtar menginginkan agar ASN yang menduduki jabatan tertemtu memahami apa yang menjadi tugas pokoknya, sehingga dapat bekerja secara profesional.
“Jadi kalau ada pejabat yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sampaikan langsung kalau tidak sanggup dengan jabatan seperti itu. Sampaikan kalau memang bisanya di tempat lain,” ujarnya.
Sebab, menurut bupati kompetensi yang dimiliki akan berdampak pada kualitas kerja. Ketika tidak konsen, katanya, hasil kerja juga tidak akan maksimal. Sebaliknya, jika sesuai bakat dan background, semua pekerjaan akan maksimal.
“Terpenting juga, lakukan program berdasar kajian. Apa outputnya program itu?. Dengan demikian, program kita berkualitas. Pastikan program itu bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Andi Utta juga menginginkan agar roda pemerintahannya dapat bergerak cepat. Ia menyebut era saat ini yang serba digital, membuat persaingan lebih kompetitif.
“Mereka yang ada di luar adu kompetisi. Mindset kita juga, kompetisi dan kolaborasi agar bisa sama-sama berinovasi,” terangnya.
Ia juga mengemukakan bahwa menjadi ASN atau pun pejabat pemerintahan untuk tidak bermimpi untuk kaya.
“Kalau mau hidup cukup, jadi pegawai. Kalau mau kaya, jadi pengusaha,” ujar Andi Utta.
Widyaiswara ahli madya PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Muhammad Nasir mengaku sangat mendukung komitmen Bupati Bulukumba dalam menempatkan ASN yang tepat di tempat yang tepat.
“Saya sangat mendukung apa yang disampaikan Pak Bupati. Sebab kalau ini tidak bisa diwujudkan, maka sampai kapan pun daerah tidak akan maju. Kalau kita tidak bisa menempatkan orang tidak sesuai dengan kompetensinya atau kemampuannya, jangan harap ada perubahan,” jelasnya.
Nasir menuturkan substansi launching rencana aksi perubahan dari reformer, yaitu ingin memberitahukan kepada semua pihak tentang rencana aksi perubahannya, khususnya kepada penentu kebijakan.
Sehingga, katanya, ada dalam “tanda petik” yang selalu mengawasi, apakah rencana inovasi yang telah digagas itu, berjalan atau tidak. “Makanya kami dari PPSDM regional Makassar ambil inisiatif agar rencana inovasi ini dilaunching, supaya khalayak bisa tahu,” tukasnya. (min/C)