Penyidik Kejati Belum Terima Hasil Audit Kerugian Negara

MAKASSAR, BKM — Lembaga Antikorupsi Sulsel mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan supervisi terhadap penanganan kasus dugaan korupsi tambang pasir laut di Kabupaten Takalar.

Lambannya penuntasan kasus tersebut tentulah akan menjadi pertanyaan di masyarakat, khususnya di Kabupaten Takalar. Soal penegakan supermasi hukum yang berlandaskan keadilan, dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Direktur Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus), Muh Ansar, mengatakan, langkah supervisi seperti itu memang perlu dilakukan. Ansar menilai, Kejati Sulsel dalam menangani kasus ini belum menunjukkan langkah atau progres terbaru secara konkret terkait penyelesaian penanganan kasus dugaan korupsi tambang pasir laut di KabupatenTakalar ini.

”Sejauh ini kami belum melihat langkah konkret apa yang dilakukan Kejati Sulsel dalam penanganan perkara ini. Makanya, kami sangat mendorong KPK agar mensupervisi perkara ini,’ kata Muh Ansar, Kamis (24/11).
Kasus ini sendiri telah ditangani Kejati Sulsel sejak akhir 2021, dan ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Maret 2022 lalu. Namun menurut Ansar, hingga saat ini Kejati Sulsel belum menetapkan serta mengumumkan tersangka dalam kasus ini.
”Maret ke November, itu artinya ada rentang waktu 8 bulan. Tapi belum ada penetapan tersangka. Tentu saja ini menjadi tanda tanya besar,” ucap Ansar.

Menurutnya, idealnya dalam interval waktu 8 bulan, terhitung sejak Maret hingga November sudah ada kemajuan dan langkah konkret. Artinya, sudah harus ada tersangka yang ditetapkan dan diumumkan ke publik.
”Inilah makanya kami mendorong KPK agar mensupervisi kasus ini. Supaya ada bentuk pengawasan, serta ada langkah percepatan dalam penanganan perkara,” imbuhnya.

Laman: 1 2 3