Pemda Diminta Percepat Realisasi Belanja APBD 2023

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulawesi Selatan diminta untuk memperhatikan dan mengikuti secara detail belanja daerah, serta mempercepat realisasi belanja APBD. Juga memperbesar pembelian produk dalam negeri, khususnya UMKM.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 di Kantor Gubernur, Kamis (1/12). Ia mengutip penyampaian dari Presiden Joko Widodo ketika menyerahkan DIPA dan TKDD secara virtual.
”Bapak Presiden menekankan terhadap penanganan inflasi, kebijakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan melaksanakan belanja produk lokal, hingga pelaksanaan program padat karya,” kata Andi Sudirman.
Ia juga meminta setiap pemda untuk membelanjakan anggaran yang sudah diterima dengan efisien agar seluruh perencanaan bisa terlaksana.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Rp52,77 triliun belanja negara (APBN) yang terdiri dari DIPA dan TKDD ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 secara virtual dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023. Selanjutnya kami juga menyerahkan DIPA dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023 kepada Satuan Kerja Provinsi Sulsel dan kabupaten/kota se-Sulsel. Sekaligus menyerahkan penghargaan WTP LKPD Tahun 2021,” kata Andi Sudirman.
Diharapkan agar alokasi anggaran dapat segera terealisasi untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. ”Kalau anggaran itu tidak pernah cukup, cuma kita kan tahu juga kondisi pusat. Kita juga saling paham. Kita juga begitu ke kabupaten/kota. Kita mengoptimalkan, mengefisienkan, dan membelanjakan yang sudah di tangan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak terlaksana,” tandasnya.
DIPA untuk kementerian/lembaga (K/L) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) TA 2023 dari pemerintah pusat sebesar Rp3.061,2 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp52,77 triliun dialokasikan bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp23,11 triliun dan alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp29,66 triliun.

Laman: 1 2 3 4