MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto bakal melakukan pergeseran besar-besaran di awal tahun 2023. Mutasi tidak dilakukan di akhir tahun ini karena pejabat yang akan digeser belum cukup setahun menduduki posisinya.
Untuk kebutuhan mutasi tersebut, Pemkot Makassar berencana menggelar job fit sebagai acuan dalam menempatkan pejabat di posisi yang tepat. Izin sudah diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk pelaksanaannya.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, mengatakan rencana untuk menggelar job fit sudah disetujui KASN. Surat persetujuan itu sudah keluar Kamis (8/12). Pemkot mengajukan izin job fit bagi 37 pejabat. Namun KASN hanya menyetujui 34 pejabat yang bisa ikut job fit.
Sementara tiga pejabat lain, yakni Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Kepala Inspektorat belum memenuhi syarat karena masa jabatan pejabat bersangkutan belum genap setahun.
Bukan hanya itu, untuk melakukan proses mutasi terhadap tiga pejabat tersebut, butuh izin khusus secara vertikal. Untuk mutasi kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, harus mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara untuk kepala Inspektorat harus mengantongi izin khusus dari Pemerintah Provinsi Sulsel.
Selain melakukan pergeseran pejabat secara besar-besaran, Danny juga berencana menggelar lelang jabatan di awal tahun 2023 mendatang. Ada tiga jabatan yang akan dilelang karena memang kosong dan hanya diisi oleh pelaksana tugas. Masing-masing kepala Dinas Perhubungan dan kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Seperti diketahui, dua pejabat yang sebelumnya menempati posisi tersebut, yakni Iman Hud (Kadis Perhubungan) dan Iqbal Asnan (Kasatpol PP) tersandung persoalan hukum sehingga mereka dinonjobkan.
Sementara itu posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga dilelang karena akhir Desember 2022 mendatang, Andi Siswanta Attas yang saat ini menjabat bakal memasuki masa pensiun.
Untuk job fit, kata Danny, rencananya bakal digelar pertengahan Desember ini, sekitar tanggal 17 Desember 2022. “Job fit kita jadwalkan digelar pada 17 Desember 2022 mendatang,” ungkap Danny.
Setelah itu, Danny akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh pejabat yang ikut job fit dan melakukan pelantikan di Januari 2023.
Bukan hanya pejabat eselon II, Danny juga berencana melakukan perombakan besar-besaran pada komposisi lurah dan camat. Orang nomor satu Makassar itu mengaku banyak menerima laporan terkait lurah nakal yang melakukan pungli. Khususnya dalam pemberian izin pemasangan kabel fiber optik untuk internet.
Tidak tanggung-tanggung, kata Danny, pungli yang dilakukan oknum lurah mencapai Rp75 juta. “Itu kan pelanggaran. Mau saya bersihkan orang-orang seperti itu,” tegasnya.
Kepala BKPSDM Andi Siswanta Attas mengaku sudah mempersiapkan mekanisme job fit ini.
Tim seleksi yang akan menguji para pejabat diambil dari timsel job fit sebelumnya. “Yang dulu (timsel) diperpanjang,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris BKPSDM Makassar I Dewa Gede Widya Darma mengatakan, timsel akan menggelar rapat untuk membicarakan mekanisme dan teknis job fit. “Pekan ini timsel sudah akan menggelar rapat untuk menentukan mekanisme job fit,” katanya.
Biasanya job fit digelar satu hingga dua hari, tergantung banyaknya pejabat yang akan ikut. Timsel akan melakukan wawancara terkait kinerja para pejabat tersebut lalu menilai apakah yang bersangkutan masih cocok berada posisinya atau dipindahkan.
Informasi yang beredar, Danny sebenarnya sudah mengantongi nama-nama pejabat yang akan dievaluasi dan dimutasi. Namun untuk lebih meyakinkan keputusan atau kebijakan yang akan diambil, dilakukan job fit terlebih dahulu.
Pejabat-pejabat yang berpotensi bergeser di antaranya Andi Bukti Djufri yang saat ini menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Mahyuddin (Kadis Kominfo), M Rheza (Kadis Ketahanan Pangan), Sri Sulsilawati (Kadis Koperasi dan UKM), Evi Aprialty (Kadis Pertanian dan Peternakan), Arlin Ariesta (Kadis Perdagangan), dan Aryati Puspa Abadi (Kadis Lingkungan Hidup). Namun, kemungkinan besar ada juga pejabat eselon II yang non job. (rhm)
