Pemkot Bidik Aset Fasum-Fasos Perumahan

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar terus berupaya melakukan pengamanan aset. Khususnya terhadap lahan yang belum mengantongi sertifikat, serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang masih dikuasai pihak pengembang. Melalui Dinas Pertanahan, pemkot terus memperjuangkan legalitas asetnya.

Setelah melakukan pensertifikatan terhadap anjungan di Pantai Losari, saat ini Pemkot Makassar sementara mengurus sertifikat untuk Lapangan Karebosi. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Akhmad Namsum, mengatakan pensertifikatan Lapangan Karebosi untuk menghindari terjadinya klaim lahan oleh oknum tertentu.
“Saat ini masih sementara berproses. Tinggal finalisasi. Kami targetkan, akhir tahun ini Lapangan Karebosi sudah bersertifikat,” ujarnya, kemarin.

Sebelum sertifikat keluar, beberapa pekan lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan pengukuran. “Sesuai hasil pengukuran dari BPN, lahan di Karebosi yang akan disertifikatkan seluas 11 hektare,” tuturnya.
Pengukuran lahan untuk sementara dipisahkan dengan ruang bawah tanah yang ada di Karebosi. Pihaknya akan melihat regulasi untuk penerbitan sertifikat untuk aset yang ada di ruang bawah tanah.
“Kami pisahkan karena ada ruang bawah tanah. Yang kami sentuh adalah di atas tanah. Kami ukur sambil kita tunggu regulasi bagaimana sertifikat bawah tanah,” katanya.

Penerbitan alas hak Karebosi, kata Namsum, menjadi salah satu konsentrasinya tahun ini. Apalagi Pemkot bakal melakukan revitaliasi kawasan Karebosi tahun 2023 mendatang.
Selain melakukan pensertifikatan lahan yang merupakan aset milik Pemkot Makassar, fasum dan fasos yang masih dikuasai pengembang atau developer perumahan juga dibidik untuk segera diserahkan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nirman Mungkasa yang dihubungi BKM, Selasa (27/12), menerangkan pihaknya sementara menggenjot pengambilalihan fasum fasos yang masih dalam penguasaan pengembang.
Saat ini, yang menjadi konsentrasi adalah perumahan-perumahan yang sudah hadir di bawah tahun 2015. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi ke perumahan-perumahan, termasuk memasang papan bicara di perumahan yang fasum fasosnya belum jadi aset pemkot.
“Kita sudah melakukan sosialisasi sejak awal tahun. Khususnya ke perumahan yang sudah lama dihuni. Jadi prioritasnya adalah yang belum menyerahkan. Kira-kira yang 2015-lah. Awal tahun memang kita sudah sosialisasi,” kata Nirman.

Laman: 1 2 3