MAKASSAR, BKM — Seperti yang dijanjikan sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akhirnya mengumumkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pengujung tahun 2022 ini. Pada Refleksi Akhir Tahun yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Rabu (29/12) malam di Hotel Four Point by Sheraton, orang nomor satu Makassar itu secara khusus membeber OPD berkinerja terbaik dan terendah.
Dihadapan ratusan orang, Danny membeberkan enam OPD dengan kinerja terbaik dan lima OPD dengan kinerja terburuk. Untuk enam OPD dengan kinerja terbaik, urutan pertama Badan Pendapatan Daerah (Bappeda), disusul Dinas Pariwisata, Inspektorat, Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Sementara OPD berkinerja rendah, urutan pertama ditempati Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP), kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), dan Dinas Perpustakaan.
Danny menekankan, penetapan OPD berkinerja terbaik dan terburuk ini bisa menjadi salah satu gambaran komposisi kepala OPD saat mutasi besar-besaran yang akan digelar awal Januari mendatang. Dia melanjutkan, di luar dua kriteria itu, kinerja OPD masuk dalam kategori sedang.
Dia meminta kepala OPD yang kinerja instansinya terendah untuk berhati-hati, karena jika Sistem Kinerja Pegawai (SKP)-nya juga rendah, maka yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat. “Kalau ditambah lagi SKP-nya rendah, bisa tidak naik pangkat. Makanya saya bilang, baik-baikko kerja,” kata Danny.
Lebih jauh dikemukakan, ada OPD yang penyerapan anggarannya rendah namun tidak masuk dalam OPD kinerja terendah, karena memang bukan salah bersangkutan. Sebab perencanaan bukan dia yang buat, namun pejabat sebelumnya.
“Misalnya Dispora kan penyerapannya rendah, tapi bukan dia salah, karena yang sebelumnya merencanakan bukan dia. Tidak boleh dia diberi tanggung jawab. Sama PU, rendah tapi bukan dia merencanakan. Tidak boleh kita salahkan karena bukan dia yang merencanakan, tapi dia sungguh-sungguh, sehingga apa yang bisa dikerjakan dilaksanakan maksimal,” imbuh Danny.
Dia memaparkan sejumlah indikator penilaian OPD terbaik dan terendah kinerjanya. Sebagai OPD terbaik, Bapenda harus mengatasi banyak kekacauan administrasi yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya. Selain itu, Bapenda berjuang memenuhi target PAD di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
“Ada terobosan Pakinta yang juara satu klaster tiga nasional. Bukan hanya juara, sekarang dia sudah tembus angka tertinggi PAD. Itu bukan main-main,” jelasnya.
Sementara Dinas Pariwisata, Danny memuji instansi itu sukses menyelenggarakan F8 di tengah keterbatasan yang ada. Selain itu, kepala OPD-nya merespons cepat semua perintahnya.
“Apa saja suruhkan, dia kerjakan. Tidak ada uang, terbatas tenaga dikerjakan dengan baik, dan F8 berakhir baik di tengah banyak kesulitan, dan semua visi terstruktur,” tambahnya.
Untuk Inspektorat, Danny mengatakan walaupun SDM kurang, dipimpin oleh kepala OPD yang masih sangat muda, hampir semua kerja diselesaikan dengan baik. BPKAD dipuji karena kepiawaiannya dalam melakukan penyeimbangan anggaran, prediksi pendapatan, dan semua yang berkaitan dengan keuangan.
Bappeda dinilai berhasil menyusun program atau kegiatan, menyesuaikan dengan kinerja masing-masing OPD. “Kalau pemadam kebakaran sudahlah, ini jadi kebanggaan kita. Prestasinya sampai nasional,” katanya.
Untuk OPD dengan dengan kinerja terendah, secara umum Danny menilai bermasalah pada koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan. Bahkan ada yang dinilainya membangun ”kerajaan” di OPD masing-masing. Ada juga OPD yang sama sekali tidak pernah melaporkan hasil kerja dan kegiatannya kepada pimpinan.
“Ada yang tidak pernah bikin laporan. Jadi saya tidak tahu apa dibikin di situ (OPD) masing-masing,” jelasnya.
Dia mengaku sengaja mengumumkan kinerja OPD sebagai bentuk transparansi dan pertangunggungjawaban Pemkot Makassar ke publik. “Saya kira tidak ada pemerintah daerah yang setransparan Pemerintah Kota Makassar,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Celebes Research Center (CRC) merilis survei persepsi masyarakat terhadap Layanan Publik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Berdasarkan hasil survei yang dirilis CRC, indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mencapai 79,5 persen.
Hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang dirilis CRC, kata Danny Pomanto, sebagai bentuk transparansi kinerja Pemkot Makassar. Bentuk transparansi itu dibuktikan dengan diumumkannya lima OPD dengan capaian kinerja terendah. Salah satunya Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ).
“Inilah bentuk transparansi kita dan tidak ada pemerintah daerah yang transparan seperti ini. Semua orang berhak tahu, apa yang dilakukan dan apa persepsi masyarakat terhadap kinerja kita,” ujarnya.
Direktur Eksekutif CRC, Herman Heizer menyampaikan hasil survei kinerja Danny Pomanto sebagai Wali Kota Makassar 79,5 persen. Rinciannya, 69,5 persen puas dan 10 persen sangat puas.
Survei itu di atas indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang hanya 66 persen, dengan rincian 60,7persen puas dan 5,3 persen sangat puas.
“Ini mirip-mirip dengan trend dukungan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo. Dengan begitu Pak Wali sangat layak untuk naik kelas,” ungkap Herman Heizer.
Survei dilakukan secara serentak pada Desember 2022. Responden adalah seluruh warga Kota Makassar yang sudah memiliki KTP secara acak dengan cara multistage random sampling. (rhm)
