MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr Ajiep Padindang menjadi pembicara pada dialog akhir tahun yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel bekerja sama dengan Yayasan JAPPI di Hotel Swiss Bellin Panakkukang Makassar, Kamis (29/12).
Selain Ajiep, dialog akhir tahun juga menghadirkan La Kama Wiyaka sebagai pengurus Golkar Sulsel.
Ajip juga mengulas soal mulainya genderang politik menuju 2024, sementara ancaman Covid-19 makin lemah. “Apa yang pernah saya prediksi akan memicu terjadinya revolusi sosial budaya ternyata tidak terjadi. Namun kemudian kita sedang berada dipusaran budaya baru, budaya digital. Revolusi sosial budaya kenyatannya tidak terjadi, tetapi bagaimanapun Covid-19 mendorong kita, memacu kita, memaksa sebagian kita untuk memasuki dunia baru disemua aspek kehidupan,”ujar Ajiep, Jumat (30/12).
Tahapan Pemilu telah dimulai dengan penetapan partai politik (Parpol) peserta Pemilu. Secara khusus pendaftaran Calon Anggota DPD RI, sudah dimulai melalui penyetoran dukungan KTP minimal hingga 29 Desember 2022. “Saya sengaja menjadikan bagian dari pidato kebudayaan ini dengan tema ‘Budaya dan Politik Identitas’ menuju Pemilu 2024 dengan menjalani ‘tahun panas’ 2023 sebab sepanjang tahun 2023, akan berlangsung tahapan penting yakni penetapan Calon Anggota Legislatif. Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden, bahkan akan masuk masa kampanye pada Bulan Oktober 2023,”ujarnya.
Sebagai budayawan, seniman, cendekiawan, amat penting melihat pesta demokrasi sebagai ritual politik yang akan mewarnai pemajuan kebudayaan ke depan, terutama menentukan arah kebijakan 5 (lima) tahun Indonesia membangun, 2024-2029. Fase ini juga disebutkan sebagai tahapan memantapkan kerangka menuju Indonesia emas 2045, sebab akan tersusun RPJPN (PPHN), 2025-2045 yang tentunya akan menjadi dasar kepala
daerah hasil Pilkada serentak, November 2024, dalam menyusun RPJPD.
Dari aspek budaya, betapa strategisnya kondisi yang mulai diterpa isu ‘Politik Identitas.’ “Maksud saya, seakan-akan isu politik identitas itu sesuatu yang negatif, padahal bagi saya memang sesungguhnya politik identitas itu diperlukan, namun harus dengan identitas kebangsaan. Identitas yang nilai-nilai kearifan lokal terkristalisasi pada ideologi dan falsafah Negara, yakni Pancasila. Maka, saya tegaskan bahwa politik identitas yang harus ditumbuh kembangkan yakni Identitas Pancasila dalam semua desah nafas dan gerak demokratisasi melalui puncaknya yakni pelaksanaan Pemilu Februari 2024 dan Pilkada serentak, November 2024,”jelas mantan Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini. (rif)
